Sidang Putusan Praperadilan Matheus Mangentang Dan Erna Simbolon Di PN Jaktim Bukan Ruang Lingkup Praperadilan

Jakarta, SKPKNews.com Pada Hari Senin 26/8. Sidang putusan Praperadilan Matheus Mangentang dan Ernawati Simbolon menimbang dari hasil putusan waktu lalu bahwa Praperadilan majelis hakim Suparman Nyompa.SH mengatakan bukan ruang lingkupnya dari persidangan untuk di Praperadilan.

Sebagaimana berkas berita acara yang ditunjukkan ke media SKPKNews.com diketahui berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (P-48) Nomor: Print-684 /O.1.13.3/Epp.3/07/2019 tanggal 16 JulI 2019, telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3319 k/pid.Sus/2018 tanggal 13 Pebruari 2019, dengan amar putusan menyatakan terdakwa I Matheus Mangentang, STh dan terdakwa II Ernawaty Simbolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memberikan Ijazah tanpa hak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP daIam perkara atas nama terdakwa I. Matheus Mangentang, STh dan terdakwa II. Ernwaty Simbolon, dengan cara memasukkan dan menempatkan terdakwa II Ernawaty Simbolon tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu Jakarta Timur untuk menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apablla denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Rutan dan Kota yang telah dijalani terdakwa.

Tapi Kuasa Hukum Dwi Putra Budiyanto, berpendapat dan mengacu kepada Pasal 95 ayat (1) KUHAP, tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Budi menambahkan kalau putusan dipersidangan menjadi bingung pada saat sidang putusan kenapa Majelis Hakim tidak langsung menjebloskan terpidana Matheus Mangentang dan Erna Simbolon kepenjara dan masih ditulis dalam amar putusan kalau kedua terpidana hanya tahanan kota.

Dan adanya keputusan Praperadilan ini Dwi Putra Budiyanto akan mengajukan langkah-langkah lain akan konsultasi kepihak komisi kejaksaan ke Komnasham dan Instansi lainnyan juga akan mengadakan seminar dengan pakar-pakar Hukum pidana, tutup budi.

Jaksa Dwi Handri.SH.MH Berpendapat kalau pasal 95 yang diucapkan oleh kuasa hukum Matheus Mangentang tidak tertuang dalam surat pemohon. Dan  yang diajukan termohon adalah sah sebagaimana surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan yang sah dan kemudian pelaksanaan penahanan kepada termohon bukan bersifat sementara tapi merupakan penahanan atas putusan pengadilan dan keberatan pemohon ketidak masuk dalam ranah prapid, karena pradid kan batasannya penahanan,penangkapan dan kemudian perluasannya penatapan kepada tersangka tapi jaksa melakukan penahanan tersangka bukan hanya sementara jadi waktu tingkat penyidikan dan penuntutan tapi jaksa melaksanakan putusan pengadilan, hakim dan jaksa sudah Berpendapat atas putusan tersebut karena itu bukan ranah hakim. Ungkap Handri

(Alred03)

Leave a Reply

%d bloggers like this: