JPU Tuntut Dua Terdakwa Pengedar Aprazolam Dan Tramadol 2 Tahun 6 Bulan Penjara Hakim Vonis Kedua Terdakwa 2 Tahun 3 Bulan Penjara

Jakarta, SKPKNews.com Sidang dengan agenda pembacaan vonis dengan barang bukti (BB) 12.000 butir Pil Alprazolam dan Tramadol oleh Ketua Majelis Hakim Alex Adam Paisal.SH.MH dan Hakim Anggota Sutikna.SH.MH dan Muarif.SH dengan terdakwa Ibrahim Bin Sahri dan Kusni Kasandari Bin Buyung  di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Majelis hakim juga sependapat bahwa dua terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 197 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 jo Pasal 106 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim Masing-masing memvonis terdakwa Ibrahim Bin Sahri dan Kusni Kasandari Bin Buyung
2 tahun 3 bulan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan.

Semestinya Majelis Hakim mempertimbngkan Pasal 197 tentang UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 jo Pasal 106 Ayat (1) Tentang Kesehatan berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Sebelumnya Jaksa Penutut Umum (JPU) Rianully Nareta.SH. yang digantikan Jaksa Prito Gultom.SH menuntut kedua terdakwa Ibrahim Bin Sahri dan Kusni Kasandari Bin Buyung. Sidang terpisah dengan Pasal 197 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 jo Pasal 106 ayat (1) KUHP.

Seharusnya JPU menuntut dengan sesuai yuridis KUHP namun fakta di persidangan karena kedua terdakwa jelas sudah mengakui kesalahan dan melanggar hukum, namun pihak Jaksa memakai Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatan sebagaimana yang didakwakan namun tuntutan ini terlihat sangat ganjil karna jaksa memakai pasal yang tidak sesuai kepada dua terdakwa Ibrahim Bin Sahri dan Kusni Kasandari Bin Buyung. Yang sudah jelas dalam Pasal 197 jounto pasal 106 ayat (1) berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Namun Jaksa Penutut Umum (JPU) Rianully Nareta.S.kom. SH.MH Menuntut kedua terdakwa Ibrahim Bin Sahri dan Kusni Kasandari Bin Buyung, yang dalam persidangan terpisah dengan pasal 197 jouto 106 Masing-masing 2 tahun 6 bulan denda Rp 100 juta atau subsider 3 bulan penjara.

Saat Kami temui dan Konfirmasi langsung ke Pengacara Posbakum Adin. Daniel Setiawan.SH dan Dessy Intan permatasari.SH kalau posbakum hanya pembelaan saja kedua kepada terdakwa.

Posbakum Adin permohonan kepada jaksa menolak dakwaan terdakwa Ibrahim Bin Sahri dan majelis hakim dan yang menangani perkara ini,agar memutus membebaskan saudara terdakwa Ibrahim Bin Sahri dari tahanan dan membebankan biaya perkara kepada Negara.

Dan Posbakum Adin dengan kesimpulan terhadap dakwaan tersebut dan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan kalau terdakwa Kusni Kasandari Bin Buyung bersalah melakukan tindak pidana 196  jounto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36  tahun 2009 tentang  Kesehatan.ungkap Daniel.

(Alred03)

Leave a Reply

%d bloggers like this: