Walikota Medan Dan Kadis PUPR Ditetapkan Menjadi Tersangka

Jakarta, SKPKNews.com – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE)  menjadi tersangka, terkait kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan T.A 2019.

Selain Walikota, KPK juga menjerat dua orang lainnya, yakni Kadis PUPR Kota Medan Isa Ansyari (IAN) dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, setelah dilakukan pemeriksan dan menggelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan penerimaan suap terkait proyek dan jabatan oleh Wali Kota Medan, ungkapnya di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Rabu malam 16/10/2019.

Saut Situmorang menambahkan, bahwa Dzulmi dan Syamsul diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari, dimana uang tersebut diduga berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang diangkat seagai Kadis PUPR Medan oleh Dzulmi Eldin.
Isa Ansyari (IAN) memberikan uang tunai sebesar Rp 20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Pada tanggal 18 September 2019, IAN juga memberikan uang senilai Rp 50 juta kepada TDE (Dzulmi), ujar Saut.

Selanjutnya, sekitar bulan Juli 2019 Dzulmi berangkat melakukan perjalanan dinas ke Jepang didampingi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan, dalam rangka kerjasama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang.

Diluar rombongan Pemerintah Kota Medan, Dzulmi mengajak serta istri, dua orang anak, dan beberapa orang lainnya yang tidak berkepentingan. Keluarga Dzulmi bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas.

Dalam masa perpanjangan tersebut keluarga TDE (Dzulmi) diidampingi oleh Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan yaitu SFI (Syamsul), ungkap komisioner KPK itu.

Keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, mengakibatkan terdapat pengeluaran perjalanan dinas walikota yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak dapat dibayarkan dengan dana APBD.

Kemudian Pihak tour &travel melakukan penagihan sejumlah pembayaran tersebut kepada Dzulmi.

Kemudian Dzulmi bertemu dengan Syamsul dan memerintahkannya untuk mencari dana dan menutupi kekurangan dana non-budget perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp 800 juta.

Oleh karena itu Syamsul kemudian membuat daftar untuk menargetkan para kepala dinas yang akan dimintakan dana, termasuk di antaranya adalah kadis yang ikut berangkat ke Jepang dan juga meminta kepada Isa meskipun tidak ikut berangkat ke Jepang.

Didalam daftar tersebut, IAN ditargetkan untuk memberikan dana sebesar Rp 250 juta, ujar Saut.

Namun pada tanggal 15 Oktober 2019, Isa memberikan uang sebesar Rp 200 juta melalui kerabat Syamsul, sementara uang yang Rp 50 juta diberikan Isa secara tunai di rumahnya melalui staf Protokoler Wali Kota Medan berinisial AND.

Selanjutnya pada saat akan ditangkap oleh tim penindakan KPK, AND pun kabur dan membawa uang tersebut sebesar Rp 50.

Atas kejadian tersebut, Dzulmi dan Syamsul sebagai pihak penerima,disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Leave a Reply

%d bloggers like this: