Ketua DPD LI-TPK Jateng, Mahfud Bekerjasama Dengan Awak Media Untuk Mengawasi ADD Dan DD

Jateng, SKPKNews.com Ketua DPD Lembaga Investasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara RI (LI-TPK- ANRI). Provinsi Jawa Tengah, Mahfud mencanangkan kepada masyarakat bila mana ada temuan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum di tingkat pemerintahan provinsi Jawa Tengah baik di desa maupun kabupaten/kota kita lembaga investigasi tidak pidana korupsi ikut serta agar melakukan pengawasan pembangunan proyek-proyek yang ada di Provinsi Jawa Tengah , senen 4/11/2019.

Hal ini agar pembangunan dan kemajuan kita bersama untuk mencapai dan mewujudkan program Presiden Jokowi dalam stetmen Indonesia Maju  dan sejahtera, dari sini kita harus mengawal adanya pembangunan proyek-proyek di Desa,Kabupaten/Kota maupun Provinsi Jawa Tengah, agar para pihak pengelola uang negara tidak menyalahkan gunakan Anggaran pemerintah pusat yang sudah dikeluarkan untuk kemajuan daerah.

“Mahfud juga memanggil awak media dan bersinergi kerjasama dalam pemberitaan dan temuan yang ada dilapangan untuk mengawal proyek – proyek yang dinilai sarat dengan korupsi,ungkap Mahfud.”

Dia Menambahkan Seperti apa yang dikatakan ketua lembaga Mahfud, soal Dana Desa (DD) yang diduga banyak yang di slewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka kami selaku lembaga yang telah diakui oleh pemerintah akan menyuarakan aspirasi masyarakat Jawa tengah, dan apa yang masyarakat keluhkan tentang pembangunan di desa-desa yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah di tetapkan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota, bisa mencapai miliaran rupiah, untuk itu kami sebagai lembaga yang telah mengadakan MoU dengan kejaksaan tinggi (kajati) Jawa tengah Dan Polda Jawa tengah siap Bersenergi untuk memberantas mafia-mafia proyek yang ada di Jawa tengah ini, tegasnya.

Lanjutnya, Maka kami sebagai lembaga LI-TPK-ANRI yang berkantor di wilayah hukum Demak mengajak masyarakat untuk ikut dalam pengawasan proyek-proyek yang ada di wilayahnya masing-masing, dan jangan takut kami persilahkan untuk berkoordinasi dengan kami, nanti akan kami awasi jika ada kekeliruan kami berhak menegur karna Presiden pernah mengatakan untuk turut serta mengawasi. Kalau bukan masyarakat yang mengawasi mau siapa lagi karna sudah banyak laporan kalau didaerah desa yang jauh dari jangkau pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tidak akan sanggup dan bisa untuk mengawasinya.ucapnya

Ini yang menjadi pegangan kami untuk ikut serta dalam pengawasan dana kementrian (PUPR) dan (APBN) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) Atau Dana Desa (DD) maka kami mengajak awak media bisa bekerja sama dengan kami.” tutupnya.

(Alred03)

Leave a Reply

%d bloggers like this: