Robert Heri Yang Menjabat Sebagai Kadis ESMD Provinsi Sumsel Diduga Langgar UU Pelayanan Publik

Palembang, SKPKNews.com – Pengaturan Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon I yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN, di satu sisi ada pengaturan yang mengizinkan pejabat publik merangkap jabatan, namun di sisi lain ada juga pengaturan yang secara tegas melarang rangkap jabatan di pemerintahan. Implikasi yuridis terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon I yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN, diantaranya tidak sesuai dengan tujuan Negara, tidak sesuai dengan fungsi, tugas dan peran ASN sebagai pejabat publik dan tidak sesuai dengan UU ASN dan UU Pelayanan Publik.

Seperti yang terjadi di Sumatera Selatan, Kepala Dinas ESMD,  Robert Heri yang tercatat juga sebagai salah satu Komisaris BUMN yaitu PT.BA Tbk. Dirinya Menjabat Komisaris PTBA Perseroan sejak 2012 sekaligus menjabat sebagai Kepala dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (1 Maret 2010 – sekarang).

Meraih Gelar Sarjana Teknik Geologi dari Universitas Pakuan Bogor pada tahun 1991 dan Magister Manajemen dari Universitas Binadarma Palembang tahun 2008. Pemegang Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia ini, memulai perjalanan karir sebelumnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 1993, Kasi Geologi Tata Laksana Kanwil Sumsel tahun 2000, Direktur Utama BUMD PT. Petromuba, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyu Asin (2008), sebelum diangkat sebagai Kepala dinas Pertambangan dan Energi sejak 2010 hingga saat ini.

Padahal menurut Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-TPK) Wilayah Sumatera Selatan Feriyandi, SH, mengungkapkan bahwa ada kebijakan yang secara tegas melarang rangkap jabatan dapat ditentukan pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 17 yang menyebutkan pejabat pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.

Pejabat pelaksana pelayanan publik adalah pejabat yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik dan ASN tentu termasuk di dalamnya. Kemudian ada juga PP No. 47 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP No. 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap yang dalam Pasal 2 diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil hanya boleh menduduki jabatan rangkap dalam jabatan struktural sekaligus jabatan jaksa, peneliti, dan perancang. Komisaris BUMN tidak disebutkan sebagai bagian dari jabatan yang boleh dirangkap sehingga praktik tersebut sesungguhnya dilarang.

Lebih lanjut Feri memaparkan seharusnya pejabat memahami pengertian disiplin yang dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman, meskipun arti yang sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat yang berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat

Di lain sisi, definisi disiplin dipahami sebagai suatu kekuatan yang selalu berkembang di tubuh para pekerja yang membuat mereka dapat mematuhi keputusan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau disiplin tersebut masuk dalam sikap kejiwaan dari seseorang atau kelompok orang untuk mengikuti atau mematuhi keputusan yang telah ditetapkan.

Merangkap dimaknai sebagai perbuatan atau kehendak seseorang untuk menduduki jabatan dua atau lebih dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro, dan lain sebagainya.

Rangkap jabatan ASN sebagai pelayanan publik di lingkup pemerintahan yang menduduki posisi komisaris BUMN ada berbagai pandangan.

Pengaturan yang mendukung rangkap jabatan ASN sebagai komisaris BUMN didasarkan atas ketentuan Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Sementara, pengaturan yang melarang rangkap jabatan ASN sebagai komisaris BUMN didasarkan atas ketentuan Pasal 17 huruf (a) UU Pelayanan Publik. Disebutkan bahwa pelaksana dilarang merangkap sebagai “Komisaris atau Pengurus Organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD.”

Implikasi yuridis terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon I yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN, diantaranya tidak sesuai dengan tujuan Negara tidak sesuai dengan fungsi, tugas dan peran ASN sebagai pejabat publik dan tidak sesuai dengan UU ASN dan UU Pelayanan Publik.

Untuk menjamin tercapainya tujuan UUD NRI 1945 perihal etika ASN dalam rangkap jabatan, maka diperlukan ASN yang berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna.

Dasar pertimbangan ditetapkan pembinaan jiwa korps dank kode etik pegawai negeri sipil adalah untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, netral, profesional dan bertanggungjawab melaksanakan tugasnya, serta penuh kesetiaan pada pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah.

Apabila kode etik tersebut dilanggar, tentu dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tidak tumpang tindih agar negara tidak gagal dalam menanggapi isu dan kontra rangkap jabatan ASN tersebut.

Hal ini dikarenakan Lemahnya kepemimpinan politik Negara. Kepemimpinan yang lemah mengakibatkan lemahnya Negara dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya, seperti melindungi Negara, menyediakan kebutuhan public, menciptakan keadilan sosial, menciptakan rasa aman dan damai, serta menjaga kedaulatan nasional

Tiadanya strategi pencapaian tujuan Negara yang tunduk pada tujuan ideologis Negara, yang seharusnya dijalankan pimpinan, elite politik, dan pejabat Negara sebagai pihak yang paling bertanggungjawab. Tanpa ideologi yang jelas, tujuan Negara tidak akan menjadi jelas. Negara-negara lemah tidak memiliki tujuan yang berarti sebagai sebuah Negara. Sebaliknya Negara menjadi saran bagi beroperasinya berbagai kelompok dengan tujuan-tujuan untuk kepentingan kelompoknya dan yang jauh dari ideal.

Pengaturan yang mengizinkan rangkap jabatan ASN sebagai komisaris BUMN didasarkan atas ketentuan Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Sementara, pengaturan yang melarang rangkap jabatan ASN sebagai komisaris BUM didasarkan atas ketentuan Pasal 17 huruf UU Pelayanan Publik, disebutkan bahwa pelaksana dilarang merangkap sebagai Komisaris atau Pengurus Organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD.

Feri menyarankan agar meninjau praktik ASN yang merangkap sebagai komisaris BUMN tersebut sebaiknya tidak dilakukan, meskipun terdapat perangkat regulasi yang mengizinkannya. Guna membenahi praktik tersebut agar integritas pejabat publik tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat tidak hilang, maka dapat dilakukan beberapa alternatif kebijakan seperti  ASN sebagai pejabat publik yang menduduki posisi komisaris BUMN sebaiknya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh peraturan perundangan terkait manajemen ASN.

Perlunya keberadaan kode etik yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan evaluasi secara periodik . Kode etik yang dibuat dan digunakan sebagai media untuk menstimulus nilai-nilai etik seorang badan pengawas agar bekerja secara ‘berbudaya’

Sementara itu Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, Robert Heri ketika di konfirmasi mengatakan bahwa benar dirinya menjabat selaku komisaris PT.BA dari tahun 2012, “ memang saya diusulkan oleh pemegang saham PT.BA menjadi Komisaris pada tahun 2012, hingga sekarang masuk dalam periode kedua,” ujar Robert di ruang kerjanya.

Namun ketika ditanya apakah jabatan tersebut melanggar UU atau aturan Aparatur Sipil Negara (ASN), Robert menjawab silahkan tanya pada orang yang mengusulkan apakah melanggar atau tidak, “ jangan Tanya ke saya, Tanya saja langsung ke BUMN apakah saya  melanggar atau tidak, kan yang ASN juga bukan saya sendiri, disana ada dirjen serta aparat Negara lainnya yang masuk dalam kategori ASN”. Terangnya.

“ kalau mau di berhentikan ASN yang menjadi komisaris atau rangkap jabatan mah banyak di republic ini, kalau dilarang kita siap di berhentikan dan kalau hasil atau gaji merupakan pemborosan keuangan Negara kita siap untuk mengembalikan” ungkapnya(mas)

Leave a Reply

%d bloggers like this: