PUPR Deli Serdang Rugikan Negara Rp. 3,768 Miliyar

Deli Serdang, SKPKNews.com – DPW ALAMP AKSI Deli Serdang melakukan aksi unjuk rasa atas temuan Hasil Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) Republik Indonesia tahun anggaran 2017, mendesak Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang untuk segera menindak lanjuti temuan tersebut. Namun disinyalir “janji tinggal janji” dan diduga Kajari justru terkesan enggan untuk menemui pengunjuk rasa dan wartawan.

Unjuk rasa DPW ALAMP AKSI Deli Serdang dilakukan dibeberapa titik yaitu Kejari, PUPR dan berakhir dikantor DPRD. Pada Aksi Unjuk rasa yang pertama (23/10/2019), pihak Kejari yang diwakilkan oleh Jaksa Herry meminta secara tertutup untuk menjawab, lalu pada Unjuk rasa lanjutan (30/10/2019), ditanggapi oleh Jaksa Erni Br Simbolon, namun disinyalir tanggapan berdalih “kejaksaan Negeri belum mengetahui dan BPK-RI belum memberikan salinannya” kata Erni Br Simbolon.
Namun setelah aksi diadakan, selang beberapa harinya Kajari Deli Serdang yang diwakili Harli Siregar.SH.MHum membangun kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang diwakili oleh Bupati Ashari Tambunan. MoU antara Kajari dan Pemkab tersebut menimbulkan tanda tanya ditengah masyarakat. Menurut Ketua Umum PB.ALAMP AKSI Eka Armada danu Saptala “MoU antara Kajari dan Pemkab telah mencoreng Reformasi Birokrasi yang digaungkan tertuang dalam program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ditubuh Lembaga Kejaksaan Agung, Kemenpan-RB juga Kemendagri” terang Eka.

Jum’at (9/11/2019) DPW ALAMP AKSI Deli Serdang kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan titik aksi yang sama diatas. Aksi yang ketiga ini justru memperlihatkan sikap Kejaksaan,Bupati,DPRD, semuanya seperti kompak untuk tidak tunduk dan patuh terhadap Undang Undang Republik Indonesia yaitu Undang-undang nomor 09 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang tertutup rapat dan tidak satupun Jaksa hadir menemui pengunjuk rasa. Diluar dugaan yang terjadi di Dinas PUPR, aksi unjuk rasa DPW ALAMP AKSI Deli Serdang kali ini disambut oleh beberapa pria berbadan tegap dan besar, “kami menduga mereka tersebut Preman bayaran Dinas PUPR, dan salah satu ketua kelompok yang datang kami duga sebagai anggota TNI (abun demak KODIM_red)” terang anggota pengunjuk rasa.
“Aksi kami menyampaikan pendapat dimuka umum kali ini, di Kejari kami tidak ditanggapi, di kantor Bupati kami juga tidak ditanggapi, ironisnya di kantor dinas PUPR dimana aksi sebelumnya kami tidak ditanggapi, sekarang kami ditanggapi, namun yang menanggapi kami tampaknya bukan dari internal Dinas PUPR”. Ucap Anwar Barus.
Sambung Anwar Barus. ”Saat kami Aksi dihalaman Kantor Dinas PUPR, berhubung kami memang sudah merasa Lelah, kamipun berniat mengakhiri aksi kami, tiba-tiba datang sekitar 7(tujuh) orang berbadan tegap berbaris didepan kami”

“sebuah kesalahan besar bila Kejaksaan Agung tidak mengevaluasi pimpinan Kejaksaan di Daerah seperti Pimpinan Kejaksaan di Deli Serdang ini, untuk temuan BPK RI itu sifatnya sudah final, bila dalam jangka waktu maksimal 60 hari kerja setelah dihimbau Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah(APIP) dari BPK-RI, bagi yang tidak kooperatif untuk mengembalikan uang negara yang atas kuasanya merealisasikan penggunaan APBD maupun APBN, sudah masuk ke ranah pidana sesuai Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi berikut diperubahannya nomor 20 tahun 2001”. tutup Anwar Barus. (Team )

Leave a Reply

%d bloggers like this: