LI TPK Bongkar Dugaan Penyimpangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada Sembilan Provinsi

Sumsel (SKPKNews.com) Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Sumatera Selatan, Feriyandi mengatakan bahwa lembaganya akan membongkar dugaan penyimpangan Penyaluran pupuk bersubsidi pada sembilan provinsi, “ dengan data yang kita miliki, kami akan bongkar dugaan penyimpangan pupuk subsidi secara gambling ke public,” Jelas Feri.

Menurut Feri, Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada Sembilan Provinsi Sampel Belum Sesuai Ketentuan Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau poktan dilaksanakan oleh BUMN melalui mekanisme Public Service Obligation (PSO).

PSO merupakan pelayanan yang ditugaskan oleh Negara. BUMN yang ditunjuk sebagai pelaksana PSO pupuk bersubsidi adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan anak perusahaannya yaitu PT PIM, PT Pusri, PT PK, PT PKG, dan PT PKT.

Kontrak kerjasama antara Dirjen PSP selaku KPA dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) dituangkan dalam Perjanjian Nomor 001/SR.320/B.5/01/2017 – Nomor 001/SP/DIR-C10/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2017, sebagaimana telah diubah terakhir dengan addendum II Perjanjian Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2017 Nomor 604/MoU/SR.320/12/2017 – Nomor 123/SP/DIR-C10/2017 tanggal 5 Desember 2017.

PT Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran serta ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip enam tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu, mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.

Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan secara berjenjang dari Lini I (pabrik), Lini II (gudang produsen di wilayah ibukota provinsi), Lini III (gudang produsen/distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk/ditetapkan oleh produsen), Lini IV (kios) sampai dengan petani/poktan.

Produsen mendistribusikan pupuk kepada distributor, selanjutnya distributor mendistribusikan pupuk kepada kios/pengecer sesuai Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang telah disepakati. Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios/pengecer dilakukan melalui sistem distribusi tertutup berdasarkan RDKK.

Berdasarkan Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) dinyatakan bahwa distributor dan pengecer wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di gudang yang dikelolanya secara periodik setiap akhir bulan.

Format laporan bulanan distributor sesuai Lampiran V (selanjutnya disebut F5) dan laporan bulanan pengecer sesuai Lampran VI (selanjutnya disebut F6). Produsen mengajukan usulan tagihan atas pupuk bersubsidi yang telah disalurkan kepada Ditjen PSP untuk diverifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Pusat, dengan melampirkan dokumen-dokumen diantaranya Surat pelimpahan wewenang permintaan pembayaran dari Direktur Utama PT Pupuk Indonesia kepada Direksi masing-masing Produsen yang bermaterai cukup dan diberi stempel.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pupuk Indonesia di atas materai cukup dan diberi stempel, Surat pengantar tagihan dari Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Surat tagihan dari masing-masing produsen dan Surat pernyataan kebenaran dan kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing produsen di atas materai cukup dan diberi stempel

Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang sudah disahkan oleh salah satu petugas Tim Verifikasi kecamatan untuk setiap kecamatan dan ditandatangani oleh pimpinan Distributor (yang menandatangani SPJB) namun apabila ditandatangani selain pimpinan tersebut maka perlu didukung dengan surat kuasa.

Rekapitulasi angka penyaluran per distributor per wilayah yang ditandatangani dan disahkan oleh perwakilan produsen, Pembayaran sementara penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dan Harga Pokok Penjualan (HPP) sementara yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Pembayaran final dilakukan berdasarkan hasil audit HPP pupuk bersubsidi oleh auditor yang berwenang.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas penyaluran pupuk bersubsidi di sembilan provinsi diketahui bahwa administrasi kios belum tertib, antara lain yaitu belum tertib dalam penyimpanan bukti-bukti transaksi penebusan pupuk dari distributor, dalam pembuatan dan penyimpanan bukti-bukti transaksi penyaluran pupuk kepada petani/poktan, dan dalam pembuatan laporan bulanan (F6)

Feri mengungkapkan ada perbedaan volume penyaluran pupuk bersubsidi antara Laporan Bulanan Kios (F6) dengan bukti transaksi pembelian dari distributor, Perbedaan volume penyaluran pupuk bersubsidi antara dokumen F6 dengan bukti transaksi penjualan kepada petani/poktan.

Selain itu menurut Feria ada juga Perbedaan stok pupuk bersubsidi menurut perhitungan dokumen dengan stok riil di kios sesuai stok opname, Kios menyalurkan pupuk bersubsidi dengan RDKK yang tidak dapat diyakini kebenarannya dan melebihi kebutuhan RDKK sebanyak 448,93 ton. Nota penjualan pupuk bersubsidi sebanyak 425,80 ton tidak dapat diyakini kebenarannya.

Penjualan Pupuk Bersubsidi kepada petani/poktan di luar wilayah kerja Kios, Terdapat Penyaluran Pupuk Bersubsidi tidak Sesuai Ketentuan di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

Bukti transaksi pembelian oleh kios/pengecer dari distributor tidak tertib, Nota penjualan pupuk bersubsidi dari kios kepada petani/poktan tidak menyajikan informasi secara lengkap dan tidak tertib serta Penjualan Pupuk Bersubsidi oleh Kios Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Penggunaan Pupuk Subsidi dalam Kegiatan Kemitraan Penelitian pada BPTP Provinsi Sulawesi Tenggara Tidak Sesuai Ketentuan.

Namun Saat Media mencoba mengklarifikasi informasi tersebut melalui Komisaris Independen H.M Najib Matjan, Belum bisa Berkomentar banyak karena habis menjalani operasi, “ maaf mas, silahkan konfirmasi ke pihak manajemen PT Pusri karena saya habis menjalani operasi,” jawab najib melalui chat wathsapp    di nomor 0812713680xx.

Hingga berita ini diturun, Direktur Utama  PT Pusri Palembang, Mulyono Prawiro melalui Manajer Humas, Hernawan L. Sjamsuddin saat media melakukan kembali konfirmasi di nomor Wathsapp  dan Telpon Selulernya di Nomor 0811714xxx belum ada respon (SF)

Leave a Reply

%d bloggers like this: