Belum Laksanakan Rekomendasi BPK, Enam Pemda di Sumsel Jadi Sorotan

Palembang (SKPKNEWS.COM) Berdasarkan Pemeriksaani BPK, ada enam daerah pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan yang terindikasi adanya kerugian negara,ii sesuai hasil pemeriksaan BPK RI pada Semester II Tahun 2018 yang telah disampaikan kepada DPD RI, 28 Mei 2019 lalu. Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Drs Abdul Gafar Usman MM mengatakan, enam daerah pemerintahan tersebut yakni Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang, Kebkab Musi Banyuasin (Muba), Pemkab Muaraenim, Pemkab Banyuasin, dan Pemkab Ogan Ilir (OI).

“Hari ini agenda dengar pendapat tersebut bermaksud meminta supaya temuan BPK yang sudah terindikasi merugikan negara sudah dikembalikan secara resmi bisa dipertanggungjawabkan. Kemudia yang belum ditindaklanjuti untuk segera diselesaikan. Dan kami juga ingin mengetahui apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi kendala dan apa yang bisa kami fasilitasi,” jelasnya usai Rapat Dengar Pendapat BAP DPD RI bersama Pemprov Sumsel atas Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) di Ruang Rapat Bina Praja, Pemprov Sumsel, beberapa waktu lalu.

Dari hasil dengar pendapat tersebut, enam daerah pemerintah tersebut telah menyepakati dalam kurun waktu enam bulan atau di Semester II/2019 ini dapat segera diselesaikan. “Mereka sudah komit enam bulan sudah selesai. Tadi Wagub juga sudah mengatakan karena ada beberapa pertimbangan, maka tidak semua bisa dipaparkan dalam dengar pendapat kali ini. Namun, dalam satu pekan ini beliau akan mengirimkan surat tertulis secara detil berisikan apa saja temuan yang dimaksud dan seberapa jauh progresnya,” jelasnya.

Menurut Gafar, Meski secara tata kelola Provinsi Sumsel sudah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun pengembalian hal-hal temuan yang mengindikasikan kerugian negara tetap harus dikembalikan. “Semua ada syarat dan prosedur. Baik aset seperti kendaraan ataupun uang tetap harus dikembalikan. Walaupun hasil penelusuran ada yang sudah meninggal, maka ahli waris tetap harus menyelesaikannya, terkecuali jika yang bersangkutan dari keluarga miskin maka diwajibkan melampirkan keterangan yang ditujukan ke BPK perwakilan ditembuskan ke DPD lalu kami akan ke PPK pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya dalam kesempatan tersebut menuturkan, saat ini pihaknya terus melakukan tindak lanjut sampai dengan tuntas. “Ada pula kesulitan yang kami hadapi. Ya, misalnya kaitan dengan pihak ketiga,” bebernya. Mawardi menambahkan, dengan kehadiran BAP DPD RI setidaknya akan menjadi tekanan untuk

menyelesaikan hasil temuan BPK RI tersebut. “Saat ini sudah 68 persen ditindaklanjuti, dan dalam waktu dekat semuanya akan kami selesaikan,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut juga turut hadir rombongan BAP DPD RI di antaranya Asmawati SE MM, senator asal Sumatera Selatan, sebagai tuan rumah, Abdurrahman Abubakar Lc senator asal Gorontalo, Prof Dr John Pieris SH MS senator dari Maluku, Nofi Chandra SE senator asal Sumatera Barat, Riri Damayanti John Latief Spsi senator asal Bengkulu, dan Drs HA Hudarni Rani SH senator asal Kepulauan Bangka Belitung.(SF)

Leave a Reply

%d bloggers like this: