Pendantanganan Bersama Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja PN Jaktim kelas 1A

Jakarta, SKPKNews.com – Pada hari Selasa 7 Januari 2020 bertempat di rutama Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah dilaksanakan pendantanganan bersama Pakta Integritas dan perjanjian kinerja pengadilan negeri  jakarta timur kelas 1A

Pelaksanaan ini dilaksanakan pukul 09:00 WIB dengan diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Bapak/Ibu Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, PanMud Pidana, PanMud Perdata, PanMud Hukum, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jaktim.

Adapun mengenai isi dari Pakta Intergritas (Ketua, Wakil, dan Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Jaktim) tersebut sebagai berikut:

Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung R.I. dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta obyektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Memberikan contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care).

Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela, dan tidak meminta atau menerima pemberian (grastifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga menghindarkan pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung RI.

Ketua Pengadilan Negeri Jaktim H. Sumino.SH .M.hum mengatakan kepada seluruh hakim dan panitera pengganti juga pegawai pengadilan yang hadir ruang utama pengadilan agar bersiap diri untuk kinerja dan perjanjian di tahun 2020 agar mendapatkan hasil yang terbaik untuk pengadilan sesuai tugas-tugas kita sebagai penegak hukum dan di percaya oleh masyarakat dan menjadi contoh teladan dari pengadilan yang lain. Tegas Sumino.

Wakil pengadilan negeri jaktim Puji Harian. SH. M.hum menambahkan pada saat rapat pendatanganan pakta integritas ini agar memicu kinerja kita menjadi lebih baik kedepan agar mendapat nilai maksimal dari mahkamah agung RI dan menjadi yang terbaik dalam pelayanan terhadap masyarakat dan menjaga disiplin dalam bekerja sebagai pelayanan hukum untuk  masyarakat pada umum,Ucapnya.

Adapun mengenai isi dari Pakta Intergritas (Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, PanMud Pidana, PanMud Perdata, PanMud Hukum, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jaktim) tersebut sebagai berikut :

Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung R.I. dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta obyektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Dan memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten, serta senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan, serta kecermatan dan kehati-hatian secara professional.”

Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela, tidak meminta atau menerima pemberian (grastifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menghindarkan pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas, Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung RI.

Pada saat media SKPKNews.com menemui Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dr. Syafruddin Ainor R. SH. MH di ruangan nya rapat integritas dan perjanjian ini agar supaya bekerja lebih giat lagi agar mendapatkan penilaian maksimal dalam penilaian pada tahun 2020 mendatang, Ungkapnya.

(Alred03)

Leave a Reply

%d bloggers like this: