Bupati Barut Himbau Seluruh Wajib Pajak Sampaikan SPT Tahunan

Muara Teweh, skpknews.com – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Muara Teweh bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara selenggarakan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan, Tahun Pajak 2019.

Pekan panutan ini dilaksanakan demi meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), khusunya Kabupaten Barito Utara di ruang kerja Bupati 26/02/2020.

H. Nadalsyah menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun 2019 melalui aplikasi e-filing yang disaksikan oleh Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra, Sekretaris Daerah, Ir. Jainal Abidin, M.AP, Kepala KPP Pratama, Eman Eliab dan jajarannya.

Dia mengimbau seluruh Wajib Pajak agar segera menyampaikan SPT Tahunan. “Sekarang, pelaporan bisa dilakukan secara online melalui e-filing, kita bisa lapor dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan smartphone atau perangkat elektronik lainnya tanpa harus datang ke kantor pajak,”.
sesuai ketentuan bahwa batas penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah tanggal 31 Maret dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan adalah tanggal 30 April.

Diinstruksikan kepada seluruh ASN, anggota TNI dan Polri di wilayah Kabupaten Barito Utara untuk segera menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui e-Filing sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE-08/2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisisan Republik Indonesia Melalui e-Filing. “Saya sudah melaporkan SPT tahunan secara online, mari laporkan SPT tahunan anda sebelum tanggal 31 Maret,” tutup H. Nadalsyah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala KPP Pratama Muara Teweh, Eman Eliab mengatakan bahwa pajak saat ini merupakan tulang punggung yang diterima Negara dalam membiayai kegiatan pembangunan dan operasional Negara. Pajak yang diterima yang cukup besar dalam penerimaan Negara, dimana pajak yang dikumpulkan akan digunakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat. “Baik dalam bentuk layanan publik, subsidi, pertahanan keamanan, fasilitas umum, untuk keperluan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan lain-lain, serta dana untuk hasil daerah untuk keperluan pembangunan daerah,” tutup Eman. (Car.skpknews)

Leave a Reply

%d bloggers like this: