LI-TPK: Kasus H. AGIL SUWARNO

LI-TPK: Minta Kapolda Kaltim Ambil Alih Kasus H. AGIL SUWARNO

“Terkait Laporan Dugaan Korupsi Yang dipetieskan Polres Kutai Timur selama 2 Tahun”

Jakarta, SKPKNews.com Didug  kasus H,AGIL Suwarno yang ditanganin oleh aparat kepolisian Polres Kutai Timur  Mandul Alias jalan di tempat. Saudara H.Agil Sumarno yang diduga melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan laporan Suyono.SE kepada Kapolres Kutai Timur tertanggal 25 April 2017 hingga saat ini tidak ada titik terangnya.

Hal ini membuat masyarakat dan pelapor menjadi tanda tanya besar terhadap kinerja Kepolisiaan  khususnya Polres Kutai Timur,  yang mana penanganan kasus dugaan kurupsi yang dilakukan Anggota DPRD H. Agil Suwarno jalan ditempat, yang mana Soyono sudah melaporkan H. Agil Suwarno pada Tgl.25 April 2017  terkait dugaan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan wewenang   yang diduga dilakukan oleh  H. Agil Suwarno, ironisnya penanganan perkara yang dilakukan oleh Polres Kutai Timur jalan ditempat alias Dipetieskan. Menjadi pertanyaan besar “ada apa H.Agil dengan Polres”?.

Menanggapi hal tersebut pada tanggal 14 Agustus 2019  Bambang S Pimpinan Redaksi SKPKNews.com yang juga sebagai Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi  mencoba menghubungin Kapolres Kutai Timur Bapak AKBP TEDDY RISTIAWAN  via phone dan whatsap dengan tujuan untuk konfirmasi terkait penanganan kasus dugaan kurupsi yang Anggota DPRD H,AGIL suwarno , namun Kapolres Kutai Timur tidak ada jawaban  sampai berita ini diturun kan.

Hal ini membuat tanda tanya besar bagi kami yang mana kasus dugaan Kurupsi yang dilakukan H, AGIL suwarno yang juga menjabat Anggota DPRD sama sekali tidak tersentuh sampai hari ini. Maka dengan ini Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LITPK) Bambang S, SH  meminta agar  Kapolda Kalimantan Timur mengambil alih kasus dugaan Korupsi yang dilakukan H,AGIL suwarno untuk segera ditangani dan diproses secara hukum agar tidak terjadi tebang pilih tumpul keatas tajam kebawah. Tegas Bambang,s SH diruang kerjanya

Sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI dan Visi misi Bapak Kapolri dalam rangka penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di negara Republik Indonesia ini harus kita perangi bersama-sama tanpa pandang bulu.  Menurut Bambang S SH Ketua lembaga  Investigasi Tindak Pidana Korupsi  (LITPK )ketika ditemui SKPKnews.com diruang kerjanya  meminta agar pihak Polres Kutai Timur agar menindak lanjuti laporan  suyono yang sudah sekian lama tidak juga ada kepastian hukum, jika memang pihak Polres menangani dengan serius maka bisa dipastikan H,AGIL suwarno sudah masuk tingkat penyidikan, karena sesuai keterangan pelapor semua bukti-bukti termasuk kwitansi ditambah dengan keterangan saksi sudah cukup dijadikan tersangka, ironisnya sampai saat ini terlapor belum diperiksa, sementara saksi pelapor sudah diperiksa. ungkap Bambang S,SH

 Tidak ada yang kebal hukum

Apakah karena H.AGIL Sumarno selaku ketua DPC partai PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Timur, sehinga  pihak Polres Kutai takut untuk menjadikan tersangka ? Dugaan korupsi yang  dilaporan Suyono.SE  yang juga sekertaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Timur, 25 April 2017 di Polres Kutai Timur.Jelas ada nya dugaan Kurupsi yang dilakukan H,AGIL suwarno yang juga Ketua DPC PDIP Kutai timur

Suyono SE selaku pelapor sangat kecewa melihat kinerja Polres Kutai Timur, sebab beliau sudah menghadirkan saksi-saksi tambahan sekaligus untuk dibuat  berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap saudara Marcel selaku saksi satu (1) Suharyono saksi dua (2),Marzuki saksi tiga (3),dan Herman saksi empat (4), diperiksa di Polres Kutai Timur,  namun sudah sampai 2 tahun laporan tersebut dipetieskan dan tidak ada kepastian hukum terhadap pelapor.

Akibat kinerja Polres Kutai Timur yang tak kunjung-kunjung menangani laporan itu, akhirnya saksi pelapor melanjutkan permasalahan tersebut ke Kapolda Kalimantan Timur pada bulan Mei 2019 tetapi laporan tersebut, akan tetapi laporan tersebut dilimpahkan ke Polres Kutai Timur dan Polres Kutai Timur untuk dilakukan penyelidikan,. Atas pelimpahan perkara tersebut, Polres kembali melakukan pemanggilan kepada enam (6) orang saksi, namun penanganan perkara itu tidak ada kejelasan tentang hasil pemeriksaa,  padahal berdasarkan data-data dan bukti yang diberikan Pelapor kepada Penyidik berupa kwitansi bodong dan tanda tangan yang dipalsukan  oleh H.Agil Sumarno sudah terpenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Korupsi dan melanggar Pasal 263  KUHP tentang  barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, membuat surat palsu, atau memalsukan surat yang di atur oleh undang-undang dengan ancaman pidana hukuman enam (6) tahun penjara.

Menurut keterangan pelapor dan saksi saksi yang dihadirkan pelapor sudah  bisa dilakukan penahanan terhadap H AGIL Suwarno, karena sudah memenuhi unsur pemalsuan surat maupun dokumen yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kutai Timur H.AGIL Sumarno.

Menanggapi hal tersebut, Ketua LITPK Bambang S, SH  akhirnya menindak lanjuti laporan masyarakat Kutai timur ke Irwasum Mabes POLRI terkait penanganan kasus dugaan kurupsi dan pemalsuan yang di petieskan di POLRES KUTAI TIMUR dan akan melaporkan kepala dan penyidik-penyidik POLRES KUTAI TIMUR ke Irwasum dan Wassidik MABES POLRI untuk diperiksa. Tegas Ketua LITPK Bambang, SH
(Ali/Tim)

Leave a Reply

%d bloggers like this: