Ketua MA Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H, M.H. Resmikan Peletakan Batu Pertama Di PTUN Dan Berkunjung Ke PN Jaktim

Jakarta, SKPKNews.com Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H, M.H. Tujuan utamanya meresmikan letak batu pertama di (PTUN) Pengadilan Tata usaha Negara pagi nya dan sekalian berkunjung di PN Jakarta Timur sifatnya seperti sidak karena ketua MA juga mengecek ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan berbincang-bincang diruangan kerja Ketua Pengadilan Negeri H. Sumino.SH.M.H., Kamis 26/9/2019.

Kunjungan Ketua MA Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H, M.H. di PN Jaktim  disambut oleh semua Hakim dan panitera juga pegawai TU Pengadilan Negeri.

Pada saat awak media SKPKNews.com konfirmasi langsung ke Kabag Humas MA Abdullah Azis yang mengatakan yang hadir dalam acara peletakan batu pertama dan berkunjung  yaitu :

Wakil Ketua Bidang Yudisial, Wakil Ketua Non Yidisial
Ketua Kamar Militer
Ketua Kamar Tata Usaha
Ketua Kamar Pidana
Ketua Kamar Perdata
Ketua Kamar Agama Diwakilkan
Ketua Pengadilan Tinggi DKI dan Sekretaris Mahkamah Agung.

Awak media SKPKNews.com juga pertanyakan langsung pada kabag Humas Kapan akan dimulai kerjakan PTUN. Intinya semua peralatan dan sarana untuk pembangunan dan alat berat sudah siap dilokasi.

“Masalah target penyelesaian pembangunan PTUN kita tidak bisa prediksi dan kapan akan selesainya, ungkap Abdullah.”

Dan Abdullah menambahkan persoalan pengadilan itu tergantung dari wibawa peradilan ada ditampilan dahulu kalau tampilannya berwibawa akan menciptakan kewibawaan tapi kalau suasana kantornya sendiri tidak berwibawa otomatis menimbulkan keruwetan dan kacau balau.tegasnya.
Jadi orientasi utamanya adalah memberi pelayanan terhadap masyarakat sebaik-baiknya bagi pencari keadilan itu biar dipercaya oleh masyarakat.

Memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat secara umum dan pencari keadilan melalui sistem informasi penelusuran perkara dengan cara membuka website Pengadilan.
Satu dari aspek kemegahannya
Kedua dari aspek pelayanannya bagus karna tampilan Pengadilan Negeri jakarta timur inilah sama aja dengan tampilan Indonesia.
Kedua mengenai pelayanan sudah diberikan secara maksimal kepada masyarakat informasi juga diberikan secara maksimal.
“Tajuan Mahkamah Agung 2020 nanti semua pengadilan seluruh indonesia harus sudah melakukan elitigasi sekarang menerapkan dengan cara Elektronik.cord.”
Pengadilan elektronik nah kemudian ditambah lagi untuk 2020 dengan elitigasi jadi persidangan dilakukan secara jarak jauh atau teleconference.
Dengan demikian peradilan sederhana cepat dan biaya ringan itu bisa diwujudkan di Indonesia.
Selama ini yang selalu jadi masalah adalah biaya besar karena dilakukan secara manual dan dengan cara ini akan meringan biaya.
Jadi semua akan dirubah sistem seperti jaman dulu kalau mau kirim surat harus melalui pos ini berbiaya.
Kalau para pihak harus diantar secara manual dengan petugas jadi harus pake biaya mungkin dengan adanya esamen pemberitahuan secara elektronik panggilan sidang secara elektronik, maka adanya sistem ini tidak perlu lagi tenaga manusia,ungkapnya.

Dan kami awak media SKPKNews.com pertanyakan tentang pengadilan yang sudah diterapkan ada berapa pengadilan ? Jawab singkat baru 13 pengadilan yang dijadikan percontohan atau pilot cold, diantaranya Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sebagai uji coba supaya saat ada temuan baik pelayanan maupun aplikasi yang kurang itu bisa diberikan informasi kepada kami sebagai pengembang itu untuk diperbaiki.
Jadi kalau semua percobaan sudah selesai, maka diterapkan secara serempak ke seluruh pengadilan di Indonesia.
Sejauh ini dari penerapan sistem elektronik cold hasilnya belum ada keluhan dari masyarakat sampai saat ini,tentunya penerapan elektronik cold ini berdampak pada proses atau biaya pengadilan yang dahulu apabila menggunakan lawyer seolah-olah itu untuk pengadilan,ucapnya.

Nah sekarang pemgadilan sudah tudak perlu biaya lagi karena hanya mebayar PNBB saja.tutupnya.

Ketua PN Jaktim H. Sumino.SH.M.H menambahkan kalau kunjungan MA dipengadilan untuk memastikan sarana dan prasarana harus baik bahwa sistem pendataan perkara nanti 1 januari 2020 harus cord semua dan tidak ada manual lagi, ketua MA juga menyarankan kepada ketua PN Jaktim agar lebih ditingkatkan lagi kiberja nya agar menjadi yang terbaik. Tutupnya.

(Alred03)

Leave a Reply

%d bloggers like this: