Andar : Bongkar Siapa Lagi Jaksa Terlibat, Pinangki tidak sendiri

Jakarta, SKPKNews, Djoko Tjandra yang dijerat perkara cessie Bank Bali, semestinya berada di sel sejak 2009, dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp15 juta. Namun ia melarikan diri ke luar negeri. Siapa yang terlibat Jaksa Agung RI yang menangani kasus tersebut, pada hal masa kerja Jaksa Agung RI, Hendarman Supandji (23 Mei 2007-24 September 2010), Basri Arief (26 Nopember 2010-20 Oktober 2014), H.M Prasetyo ( 20 Nopember 2014-18 Oktober 2019). Penyidik terlibat kasus Djoko Tjandra, para penegak hukum harus semua aktif untuk menegakkan keadilan dan kejujuran di negeri ini, apalagi Jaksa, Hakim, Polisi, dan KPK, maupun pengacara, soalnya siapa lagi penegak hukum yang harus dipercaya untuk bekerja jujur demi menegakkan keadilan. “Kalau Jaksa Pinangki Sirna Malasari jujur dalam pengakuan perbuatannya”, pasti ada lagi Jaksa yang akan terlibat. Hal ini disampaikan Andar Situmorang SH, Direktur Executive GACD kepada media. Selasa, (11/8/2020).


Andar Situmorang, menjelaskan juga, yang memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari jangan Jaksa lagi, seharusnya kepolisian atau KPK supaya lebih jelas terang benderang, siapa lagi Jaksa yang terseret dugaan suap di Kejaksaan Agung (Kejagung) menjerat jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra kasus terpidana pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra alias Joko S Tjandra.
Seperti yang dikutip dari berita BBC News, Kamis, (13/8/2020), Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Pandjaitan juga mengatakan tidak mungkin Pinangki beraksi sendiri sebesar uang suap tersebut.
Namun demikian, publik harus memberikan kepercayaan dalam upaya pembersihan Kejagung dari oknum-oknum ‘penjual beli perkara’, katanya.

“Inilah kesempatan tepat bagi Jaksa Agung dalam membersihkan institusi.

“Jadi pejabat di bawah, di tengah, di atas yang punya kepentingan pribadi bahkan memperjualbelikan perkara itu yang harus disikat sama Kejagung.

“Masih banyak [jaksa] yang bagus-bagus yang ingin berbakti di institusi Kejaksaan, tapi belum diberikan kesempatan,” kata Trimedya.
Seperti berita detik.com yang dilansir , Pinangki diduga menerima suap sekitar USD 500 ribu.

“Sementara kemarin yang beredar di media maupun hasil pemeriksaan pengawasan itu kan diduga sekitar USD 500 ribu. Kalau dirupiahkan kira-kira Rp 7 miliar. Silakan dihitung karena fluktuasi nilai dolar kita tidak bisa
pastikan, tetapi dugaannya sekitar USD 500 ribu,” ujar Hari Setiyono selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Bila dicek dengan kurs rupiah saat ini, dugaan suap Pinangki itu sekitar Rp 7,3 miliar.
Angka ini melebihi jumlah harta kekayaan Pinangki yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Tercatat Pinangki memiliki kekayaan Rp 6,8 miliar atau tepatnya Rp 6.838.500.000. Laporan itu disampaikan Pinangki kepada KPK pada 31 Agustus 2019 untuk periode 2018.

Dari pusat data di situs KPK itu, Pinangki tercatat menyampaikan LHKPN sebanyak dua kali, yakni pada 10 April 2008 dan 31 Agustus 2019.
Pada LHKPN tahun 2008, Pinangki tercatat memiliki harta kekayaan Rp 2 miliar atau tepatnya Rp 2.090.624.000. Dalam kurun waktu 11 tahun, harta kekayaan Pinangki bertambah sekitar Rp 4,7 miliar atau tepatnya Rp 4.747.876, yakni naik 227 persen.

Pinangki ditetapkan Kejagung sebagai tersangka pada Selasa (11/8). Pinangki juga langsung ditangkap dan ditahan untuk 20 hari pertama.

“Setelah (Pinangki) ditetapkan tersangka, kemudian tim penyidik melakukan penangkapan,” ujar Hari.

Pinangki dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pinangki terancam hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara.

“Pasal sangkaannya seperti saya sampaikan tadi (mengenai) pegawai negeri yang diduga terima hadiah atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 (ayat 1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi,” ujar Hari.

Berikut bunyi Pasal 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ( Jenri / Carlo).

Leave a Reply

%d bloggers like this: