Bongkar Pejabat Walikota Jakbar Yang Terlibat Bangunan Bermasalah

Jakarta,SKPKNews, Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan harus panggil Walikota Jakarta Barat, Rustam Effendi dan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Barat, Sri Ratu Mulyati serta Kepala Suku dinas (Sudin) Cipta Karya dan Tata Ruang Jakarta Barat, Bayu Aji dan Kepala Seksi Pengawasan Bangunan Jakbar, Maulan Pane, Kepala Seksi Pengawasan Bangunan Kecamatan Kembangan Jakbar, Andor Siregar serta pemilik bangunan terkait ijin bangunan diduga bermasalah, rumah tinggal 2 lantai lokasi di jalan Pulau Pelangi, Kav Blok E No 7 dan 9 RT 00 / RW 00 Kecamatan Kembangan Utara, Jakarta Barat, bermasalah tidak sesuai ijin perubahan bangunan dilapangan alias diduga palsu terpapang.

Lokasi Bangunan 2 lantai : di jalan Pulau Pelangi, Kav Blok E No 7 dan 9 RT 00 / RW 00 Kecamatan Kembangan Utara, Jakarta Barat,

Hingga saat ini SatpolPP DKI Jakarta terkait ijin bangunan diduga bermasalah, rumah tinggal 2 lantai lokasi di jalan Pulau Pelangi, Kav Blok E No 7 dan 9 RT 00 / RW 00 Kecamatan Kembangan Utara, Jakarta Barat, belum dibongkar karena tidak sesuai Pergub No 128 tahun 2012 tentang pengenaan sanksi
Pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung, serta Perda No 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah,PergubDKI Jakarta,No132 tahun 2007 tentang ijin pelaku teknis bangunan.

Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-TPK), Carlo, Ketua Investigasi menjelaskan kepada media di Balaikota, bahwa bangunan tersebut diduga bermasalah dan banyak pejabat terkait terlibat pembiaran serta kelalaian sehingga tidak dibongkar.

Sementara, Rustam Effendi ketika dikonfirmasi lewat WA beliau hanya bisa mengarahkan silahkan ke Sudin Citata Jakbar, jawabnya.
Sudin Citata Jakbar melalui Seksi Pengawas, Bandit menjelaskan lewat WA juga silahkan ke Seksi Pengawas Citata Kecamatan Kembangan Jakbar, Andor Siregar, jawabnya juga lewat WA baru baru ini.

Pemilik bangunan rumah tinggal 2 lantai di jalan Pulau Pelangi, Kav Blok E No 7 dan 9 RT 00 / RW 00 Kecamatan Kembangan Utara, Jakarta Barat belum bisa dikonfirmasi terkait masalah ijin tersebut.

Sementara, Kepala PTSP Jakbar, Sri Ratu Mulyati melalui stafnya mengatakan silahkan bersurat ke kami, cetusnya. Stafnya, Jumat, (14/8).

Pejabat Sudin Cipta Karya,Tata Ruang dan Pertanahan JakartaBarat,diduga adanya
Pembiaran danKelalaian terhadap bangunan bermasalah,dan dapat diancam pidana,
(ancaman tersebut diatur dalam Pasal 531 KUHP
Dan pasal 360 ayat 2 dan pasal 361KUHP).
KoalisiLSM mendesak Walikota Jakarta Barat,Rustam Effendi,supaya mengundurkan
Diri bila tidak mampu membongkar bangunan bermasalah.Cetus, Carlo kepada media.

Carlo menjelaskan, pejabat Walikota JakartaBarat, melakukan pembiaran
atau kelalaian dengan modus penyalahgunaan wewenang jabatan sesuai undang
undang tindak pidana korupsi No 20 tahun 2001.
LSM juga akan melaporkan kepenyidik bila ada oknum yang membekingi bangunan
tersebut,dansekarang petinggi segera menindaklanjuti bila ada unsure TNI dan Polri
terlibat dibangunan.
Wartawan danLSM akan kompak melaporkan oknum TNI dan Polri kepanglima TNI,
Bila terlibat membekingi bangunan bermasalah.Masyarakat juga akan berperan aktif
melaporkan dan mengambil gambar toknum TNI dan Polri tersebut bila terlibat
dibangunan atas suruhan pejabat.

Kepala perijinan Dinas Penanaman Modal dan PTSPDKI Jakarta, Benny Agus Chandra
belum bisa disentuh wartawan untuk dikonfirmasi, pada hal diperijinan jelas banyak
ketangkap OTT.
Kepala SatuanPolisi Pamong Praja (SatpolPP)JakartaBarat, Tamo Sijabat, diduga melindungi bangunan
tersebut dan tidak melakukan penertiban bangunan dilapangan,
cetus,LSM.(CaRed)

Leave a Reply

%d bloggers like this: