Diduga Sekolah IBU Kota Bogor Bermasalah

PENGAMAT:MEMINTA PERHATIAN KHUSUS PROGRAM SEKOLAH IBU PADA KEJAKSAAN NEGRI KOTA BOGOR

BOGOR.SKPKNews.com – Program Sekolah Ibu, yang merupakan kegiatan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sejak tahun 2017, terus mendapatkan sorotan dari berbagai elemen masyarakat sejak dikabarkan tengah dalam pemeriksaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.

Direktur Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI Publik) Adri Zulpianto mengatakan, Program Sekolah Ibu yang sudah berpolemik sejak tahun 2018 lalu, seharusnya menjadi perhatian serius bagi semua pemangku kebijakan.

“Semua pemangku kebijakan dari DPRD, yang menetapkan kebijakan dan anggaran, hingga aparat penegak hukum yang berwenang, jangan menyepelekan unsur adanya dugaan penyimpangan pada program Sekolah Ibu,” ungkap Adri kepada SKPK.NEWS Minggu 2/8.

Adri juga menyampaikan, dalam setiap dugaan penyelewengan anggaran, seharusnya semua pihak terkait bertindak cepat, akurat dan tegas atas semua program yang diduga hanya menjadi “celah bagi oknum pejabat untuk mengeruk anggaran di daerah.”

“Dan proses atas dugaan itu harus disampaikan secara terbuka, jangan polemik dan menggebu-gebu menanggapi di awal, tapi menghilang kemudian di pertengahan tanpa akhir yang jelas. Sehingga, hal tersebut menjadi pembenaran publik menilai dugaan bahwa semua pihak berwenang mengalami kemasukan angin atas setiap kasus,” tegas Adri.

Lebih lanjut Adri mengatakan, program Sekolah Ibu itu sudah mendapat respon keras. “Tapi rasanya cuma di awal, setelah itu, galaknya hilang,” katanya.

“Ya hilangnya ketegasan atas dugaan pelanggaran hukum ini berdampak hilangnya kepercayaan atas penegakan dugaan pelanggaran hukum yang mengarah pada perilaku koruptif pejabat,” lanjutnya.

Jadi, program Sekolah Ibu ini, harus segera dituntaskan dan dijelaskan duduk perkaranya secara transparan kepada publik. “Karena publik sudah melihat ada respon keras dari yang berwenang [Kejari Kota Bogor],” tuturnya.

Jika memang kemudian Sekolah Ibu ditetapkan sebagai program yang bukan masalah, manurut Adri, harus juga dipertanyakan, karena awalnya program tersebut dianggap sebagai program yang kurang manfaat.

“DPRD sebagai legislatif di tingkat daerah pun harus memanggil dan mengevaluasi. Kalau memang perlu, dihentikan saja program tersebut, dengan pertanggungjawaban hukum yang berlaku, sehingga program Sekolah Ibu tidak menjadi bancakan oknum pejabat yang kelaparan secara berkelanjutan,” pungkas Adri.

Berdasarkan informasi terakhir, Kejari Kota Bogor kini telah mengambil dokumen/berkas terkait program Sekolah Ibu di seluruh kelurahan di Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Selatan, beberapa waktu lalu.

Taufik

Leave a Reply

%d bloggers like this: