Sertifikat Tanah Berstatus Perkara Dipengadilan Bisa Diterbitkan BPN Jaktim Ada Apa ???

Diduga Kongkalikong Oknum Kelurahan Pulo Gebang Dan Oknum BPN Jaktim

(Lurah Pulo Gebang Mahfudz.MZ.SH)

Jakarta, SKPKNews.com – Pada hari Rabu 7 Oktober 2020. Kami Media SKPKNews.com. Konfirmasi kelurah Mahfud dikantor mengenai diterbitkan sertifikat tanah Hak milik No. 12923. Kelurahan Pulo Gebang RT. 013 RW 004 Nomor peta pendaftaran 48- 37- 089-14- 2. NIB. 09. 04. 03. 04. 28147 An. H. Dasuki. Seluas 3919 m2. Tanah yang berstatus masih perkara di Jalan Pulo Gebang Permai RT 013 RW 04 kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur yang sekarang dikenal dengan Gang Beo berdasarkan surat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tanah tersebut berstatus A quo.

Bahwa Akta pengikatan jual beli No 15 tanggal 13 September 1979 yang dibuat dihadapan pejabat pembuat Akta tanah Ny. S. Kamariah Suparno.SH di Jakarta Timur jo gambar situasi No 37/80/1981 tertanggal 16 Januari 1981 seluas 3.920 m2 jo surat ketetapan bangunan daerah (Surat Ketetapan IPEDA) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya atas Tanah milik Adat/Girik No. C 1553 tertanggal 23 April 1977 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur atas nama Raman Bin Salam.

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1559.K/Pdt/1983 jo 1144/K/Pdt/1975 Gugatan ini dikategorikan sebagai Gugatan yang Obscuur libel karena tidak jelas Obyek sengketa(Obyek yang diduga) sehingga gugatan sedemikian menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelije verklaard)

“Tetapi keanehan dan kejanggalan bagi kami sebagai masyarakat dan media SKPKNews.com bisa terbitnya sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Timur yang melibat beberapa oknum BPN yang bermain dengan oknum kelurahan Pulo Gebang.”

Dalam Keterangan lurah Mahfudz kemedia SKPKNews.com kalau saya juga pegang penerbitan SHM yang sudah jadi tahun 2019 kami media menduga SHM tersebut palsu, dan akal-akalan saja lurah Mahfudz juga mengatakan saya cuma menjalankan dan melayani adminitrasi dan ini semua adalah produk BPN Jakarta Timur,Ucapnya Mahfudz.

Dan kami Media SKPKNews.com konfirmasi kekantornya BPN Jakarta Timur menemui bagian pendataan pengukuran bernama Agus Purnomo menerangkan pada saat tim pengukuran turun kelokasi kalau ada penolakan dari warga akhirnya kami mundur,kok bisa ya sertifikatnya jadi padahal saat itu kami dengan Tim melaporkan meninjauan dilapangan sekalian menulis surat berita acara penolakan pengukuran tanah dari warga dan agus mengarahkan kami media untuk coba tanyakan kepada ketua panitia ajudikasi Sumarmin Dwi Yuwono,A.PTNH.SH biar lebih jelas kenapa bisa keluar sertifikatnya. Papar Agus.

Kami terus bergerak keruangan ketua panitia Sumarmin Dwi Yuwono namun dia sudah tidak ada diruangannya.

(Ketua Panitia PTSL Sukarmin Dwi Yuwono.A.PTNH.SH)

Esok harinya kami awak Media SKPKNews.com menemui ketua panitia ajudikasi Sumarmin Dwi Yuwono,A.PTNH.SH diruangannya mengatakan kalau penerbitan sertifikat tanah , sesuai dengan prosedur dari pengajuan H. Dasuki telah ada surat kesepakatan dan pelunasan dari kurator PT ASKO makanya kita tanda tangan, dan telah terbit sertifikat tanah Hak milik No. 12923. Kelurahan Pulo Gebang Gang Beo RT. 013 RW 004 Nomor peta pendaftaran 48- 37- 089-14- 2. NIB. 09. 04. 03. 04. 28147 An. H. Dasuki. Seluas 3919 m2. Dan juga lurah mahfusd. MZ.SH sudah tanda tangan risalah, oleh sebab itulah kita terbitkan sertifikat. Ucap Sumarmin. Padahal sudah jelas lokasi sampai sekarang ditempati oleh warga tidak ada sangkut paut nya dengan kurator atau H Dasuki dan tiba-tiba ada terbit sertifikat dilokasi juga berdiri kokoh papan Plang sengketa tanah masih dalam perkara pengadilan.

Sumarmin menambahkan kalau sertifikat itu masih bisa kita batalkan karena statusnya belum resmi sebagian panitia belum tanda tangan dan yang aneh setelah pihak PTSL BPN jakarta timur mengantarkan sertifikat tanah dikelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, untuk dikroscek lurah Mahfusd.MZ namun sampai sekarang sertifikat tidak dikembalikan dan saya dengar langsung diberikan kepada H. Dasuki semesti sertifikat kembali ke panitia PTSL yang memberikan sertifikat tersebut haruslah pihak BPN jadi ini bukan kesalahan kami tapi kesalahan lurah Mahfudz.MZ.SH. Tegas Sumarmin.

Ada apa BPN Jakarta Timur dan kelurahan Pulo Gebang dengan terbitnya sertifikat tanah yang masih dalam sengketa perkara ????

(Alred03)

Leave a Reply

%d bloggers like this: