Tambang Batu Ilegal Diperhitungkan Kurang Lebih Rp48 Miliar Dibeli KCIC

KPK Segera Periksa Ridwan Kamil Terkait Tambang Batu Ilegal Di Gunung Julang Sumedang Jabar

SUMEDANG Skpk News.com, Ketua KPK, Firli Bahuri segera periksa Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terkait tambang batu ilegal di Desa Cisitu, Gunung Julang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Hal ini perlu diperiksa KPK karena Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membiarkan tambang batu illegal di Gunung Julang, desa Cisitu, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Hal ini disampaikan Andar Situmorang SH, Direktur Executive GACD kepada media. Jumat, (25 /9/2020).
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, ketika dikonfirmasi wartawan tentang tambang batu illegal tersebut lewat WA, tidak menjawab dan memblokir ponsel wartawan, pekan lalu.
Direktur executive Government Against Corruption and Discrimination (GACD), Andar Situmorang SH, mendesak Mabes Polri untuk segera menangkap pelaku tambang batu ilegal di Gunung Julang, Desa Cisitu, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Hal ini disampaikan GACD bersama koalisi LSM Carlo, Ketua Bidang Investigasi Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-TPK)  kepada media, baru baru ini.

Lahan Tambang Ilegal Milik Kementerian PUPR.

Dari hasil investigasi LSM LI-TPK Jakarta, dilokasi tambang liar tersebut sangat merugikan negara miliaran rupiah, karena menambang lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) seluas, 55 hektar, diperhitungkan kurang lebih Rp48 miliar, Senin, (31/8/2020).
Andar Situmorang SH bersama LSM LI-TPK mendesak Kapolri Idham Azis segera menangkap para pelaku tambang batu ilegal tersebut karena meresahkan warga dan aparat setempat melakukan pembiaran. Sementara di tempat tambang liar tersebut sering demo dan keributan antara China dan penduduk setempat.
Lokasi Tambang Batu Ilegal Milik Kementerian PUPR seluas 55 hektar
Menurut informasi warga setempat, bahwa pelaku tambang batul ilegal tersebut diduga kuat dilakukan oleh oknum Kepala Desa Cisitu Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Karja dan Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bumi Raharja Desa Cisitu Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, Sutisna dan hasil tambang batu ilegal tersebut langsung dijual ke
PT Cahaya Jati Mas Andalan (Rudi) seorang pengusaha langsung menjual lagi ke PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang berlokasi di Desa Cisitu Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, dengan kontrak diperhitungkan senilai Rp48 miliar.

PT Cahaya Jati Mas Andalan diterbitkan berita Negara pada 2011 dengan BN 60 TBN 21628, alamat perusahaan yang terdaftar : Pariwarnaniaga Wetan No. 8 Kota Baru Parahyangan, Bandung.

Tambang Batu ilegal lagi beroperasi di Desa Cisitu, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jabar. Senin, (31/8/2020).

Informasi warga menjelaskan, tambang liar tersebut dilakukan dengan mencuri tambang batu di areal lahan milik aset Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) di desa Cisitu, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dan  hanya dinikmati penguasa dari luar Sumedang, sehingga merugikan warga setempat karena tidak memberikan kontribusi ke Pemda setempat. Sementara Bumdes Bumi Raharja sudah menerima dana sebesar Rp. 1,2 M sebagai pembelian tambang batu ilegal dan masyarakat sudah mempertanyakan uang tersebut dikemanakan.

Tambang Ilegal Melakukan Peledakan dan Menggunakan Alat Berat Excavator

Sementara yang melakukan peledakan CV. Berkah Gunung Julang dengan memakai jasa ledak PT. Bangun Ibu Pertiwi (BIP) yang beralamat di Jalan TB Simatupang Kav 52-53 Jakarta Selatan. Tetapi PT.BIP melakukan peledakan dilokasi tanah milik Kementerian PUPR dan bekerjasama dengan Bumdes yang tidak dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan (IUP).
Selain itu, kewenangan perizinan tambang ada di provinsi, tetapi lokasi adanya ekploitasi tambang berada di wilayah Kabupaten Sumedang. Potensi kerusakan lingkungan akan menjadi tanggung jawab Pemkab Sumedang.
Para pelaku usaha tambang yang saat ini beroperasi semakin gencar gencarnya mengangkut tambang batu dengan puluhan truk tersebut, akan meminta pertanggungjawaban SKPD terkait dari sisi aspek hukumnya. Sebab, terkait usaha pertambangan harus menempuh kaidah-kaidah perizinan lingkungan baik itu amdal maupun UPL dan UKL. (Team)

Leave a Reply

%d bloggers like this: