Tuntutan JPU Tidak Obyektif Melihat Fakta Hukum Dipersidangan

Jakarta, SKPKNews.com – Sidang terbuka untuk umum dilaksanakan dengan cara Online (Vicon) yang dipimpin Dan diketua’i Majelis Hakim Kadwanto. SH. Anggota Muarif SH. Johan Arifin SH. Dan Jaksa penutut umum Mujiono. SH.MH Pengadilan Negeri Jakarta timur, kamis 15 Oktober 2020.

Bunyi tuntutan 2 tahun oleh JPU sama sekali tidak melihat fakta persidangan dengan menuntut terdakwa RSB 2 tahun penjara.
Karena pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang dipilih JPU tidak dianalisis secara mendalam.

Pasalnya penipuan investasi yang dimaksud oleh JPU tidak jelas seperti apa. Karena kerjasama bisnis antara terdakwa dan korban awalnya berjalan baik yang dilandasi saling percaya dan kemudian juga menimbulkan kerugian terhadap terdakwa. Terdakwa sudah mengembalikan seluruh dana korban sehingga dihitung kurang lebih 6.3 miliar rupiah.

JPU sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat ahli pidana dan ahli perdata terkait unsur-unsur pasal 378 KUHP.

Penasehat Hukum terdakwa diantaranya Try Sarmedi Saragih., SH.M.Hum, Benri Saragih,SH., Ombun Suryono Sidauruk, S.H dan Riski Jaya Purba menyesalkan tuntutan JPU sangat tinggi dan tidak melihat fakta hukum di persidangan. Korban hingga saat ini tidak dapat membuktikan kerugian materilnya secara jelas.

(Alred03)

Leave a Reply

%d bloggers like this: