JAKARTA, SKPKNews.com – Pemerintah memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Penyaluran bantuan sosial, pelaksanaan operasi pasar, hingga pemberian subsidi menjadi sejumlah upaya yang didorong untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan tekanan inflasi pada akhir tahun.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurut Tito, meningkatnya aktivitas masyarakat selama periode libur akhir tahun berpotensi mendorong lonjakan permintaan terhadap berbagai kebutuhan, terutama makanan dan minuman. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar tidak berujung pada tekanan harga yang membebani masyarakat.
Mobilitas masyarakat yang meningkat untuk merayakan Natal, menyambut Tahun Baru, maupun melakukan perjalanan liburan juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi.
Tito menekankan bahwa bantuan sosial menjadi salah satu instrumen untuk membantu masyarakat menghadapi kebutuhan ekonomi menjelang akhir tahun. Penyaluran bantuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga dapat diperkuat melalui kemampuan anggaran pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar program perlindungan sosial dapat mendukung daya beli masyarakat secara tepat sasaran.
“Karena mereka (Pemda) juga memiliki kemampuan, punya kemampuan untuk memberikan bantuan sosial,” ujar Tito.
Upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan. Dengan demikian, kebijakan perlindungan sosial tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari langkah terpadu untuk menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat selama periode Nataru.
Selain bantuan sosial, Mendagri meminta operasi pasar dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi di setiap daerah. Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, dan instansi terkait didorong menggunakan data harga serta kebutuhan komoditas sebagai dasar menentukan lokasi intervensi.
Menurut Tito, pemetaan yang jelas diperlukan agar operasi pasar tidak dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi antardaerah. Intervensi harus diarahkan ke kabupaten atau wilayah yang membutuhkan, terutama ketika terdapat komoditas yang mengalami tekanan harga.
“Datanya clear di kabupaten mana saja itu lengkap kita memiliki data, saya sampaikan. Dan komoditasnya apa saja yang perlu dilakukan operasi pasar di tempat itu,” katanya.
Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan membuat pelaksanaan operasi pasar lebih terarah. Ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga menjadi dua aspek penting yang perlu dijaga agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok di tengah potensi kenaikan permintaan.
Dalam rakortas tersebut, Tito juga mendorong pemerintah mempertimbangkan berbagai kebijakan subsidi untuk meredam tekanan inflasi pada Desember 2026. Beberapa hal yang disorot meliputi subsidi listrik, penambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta subsidi angkutan udara.
Perhatian terhadap sektor transportasi dinilai penting karena peningkatan perjalanan selama libur akhir tahun dapat memengaruhi biaya mobilitas masyarakat. Apabila tidak diantisipasi, kenaikan biaya perjalanan berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga.
Terkait angkutan udara, Tito meminta Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan maskapai penerbangan agar penetapan tarif tetap memperhatikan kewajaran harga ketika permintaan meningkat.
Ia mengingatkan pelaku usaha penerbangan agar tidak semata-mata memaksimalkan keuntungan pada periode dengan permintaan tinggi, melainkan turut mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan stabilitas harga.
“Mohonlah jangan sampai mengambil harganya harga paling tinggi acuannya … keuntungan kan tetap ada tetapi jangan ambil keuntungan maksimal supaya tidak berpengaruh kepada inflasi,” tegasnya.
Dorongan tersebut menempatkan pengendalian biaya transportasi sebagai salah satu bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi selama periode libur panjang. Namun, pelaksanaan kebijakan subsidi dan pengaturan tarif tetap memerlukan koordinasi serta tindak lanjut dari kementerian dan lembaga yang berwenang.
Rakortas Pangan Tingkat Menteri tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Hadir pula Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga terkait.
Pembahasan ini menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah menghadapi peningkatan kebutuhan pangan dan mobilitas masyarakat menjelang pergantian tahun. Pengendalian harga tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan pasokan, tetapi juga membutuhkan distribusi yang lancar, intervensi yang tepat sasaran, serta kebijakan yang menjaga daya beli masyarakat.
Dalam konteks tersebut, penyaluran bantuan sosial, operasi pasar berbasis data, dan evaluasi dukungan subsidi menjadi langkah yang perlu ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Publik pada akhirnya membutuhkan kebijakan yang tidak hanya direncanakan dalam rapat koordinasi, tetapi juga dilaksanakan secara konsisten dan terukur. Pemantauan harga di lapangan, kecukupan stok, ketepatan sasaran bantuan, serta keterjangkauan biaya transportasi akan menjadi aspek penting dalam melihat efektivitas upaya pemerintah menghadapi Nataru 2026–2027.
Sumber: Rilis Pers Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Puspen Kemendagri), Senin, 26 Oktober 2026. Editor: Ali Han.
