DaerahPemerintahanTerkini

Sherly Tjoanda Dorong APINDO Malut Perkuat Ekonomi Lokal dan Serap Tenaga Kerja

8
×

Sherly Tjoanda Dorong APINDO Malut Perkuat Ekonomi Lokal dan Serap Tenaga Kerja

Sebarkan artikel ini
Sherly menilai, Maluku Utara memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari industri pengolahan dan hilirisasi, pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, hingga pariwisata.

TERNATE, SKPKNews.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mendorong Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Maluku Utara agar berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penguatan pengusaha lokal, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perluasan lapangan kerja menjadi bagian penting dari harapan tersebut.

Pesan itu disampaikan dalam pengukuhan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) APINDO Maluku Utara masa bakti 2026–2031 di Kieraha Ballroom, Hotel Muara Ternate, Minggu (25/10/2026). Pengukuhan dilakukan Ketua Umum DPN APINDO, Shinta W. Kamdani, dengan Gajali Abdul Mutalib kembali dipercaya memimpin organisasi tersebut untuk lima tahun ke depan.

Sherly menilai, Maluku Utara memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari industri pengolahan dan hilirisasi, pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, hingga pariwisata. Potensi itu perlu dikembangkan dengan pendekatan yang memastikan pertumbuhan investasi berjalan seiring dengan terbukanya kesempatan usaha bagi masyarakat setempat.

Menurutnya, peningkatan investasi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya modal yang masuk. Dampaknya terhadap penguatan pelaku usaha lokal, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

Karena itu, APINDO diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperkuat kepastian investasi, memperluas kemitraan dengan pengusaha lokal, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ketua Umum DPN APINDO, Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa pengukuhan pengurus bukan sekadar agenda seremonial organisasi. Momentum tersebut, menurutnya, perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Shinta juga menyoroti peluang Maluku Utara untuk mengembangkan sektor unggulan di luar pertambangan. Ekonomi biru, perkebunan, serta pariwisata dinilai memiliki ruang pengembangan yang dapat diperkuat melalui investasi, peningkatan nilai tambah, pengembangan rantai pasok lokal, dan keterlibatan pelaku usaha daerah.

Dalam konteks tersebut, APINDO mendorong tiga agenda utama, yakni pengembangan ekonomi biru atau blue economy, peningkatan kapasitas UMKM agar mampu naik kelas, serta penguatan sumber daya manusia dan kewirausahaan melalui pelatihan dan pendampingan usaha.

Agenda tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas, sekaligus memperbesar keterlibatan masyarakat dan pengusaha lokal dalam kegiatan usaha di Maluku Utara.

Ketua DPP APINDO Maluku Utara, Gajali Abdul Mutalib, menyampaikan bahwa selama lima tahun terakhir organisasinya berupaya menjadi penghubung antara dunia usaha, pekerja, dan pemerintah.

Upaya tersebut mencakup dorongan terhadap hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, serta pengawalan berbagai persoalan dunia usaha dan ketenagakerjaan. APINDO Maluku Utara juga memfasilitasi kemitraan antara UMKM dan industri berskala besar.

Gajali menyebut capaian organisasi selama periode sebelumnya merupakan hasil kerja bersama jajaran pengurus DPP, DPK, dan partisipasi para anggota pengusaha di Maluku Utara.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat aspirasi dan agenda yang perlu dilanjutkan. Kepengurusan periode 2026–2031 diharapkan dapat memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan kontribusi dunia usaha terhadap perekonomian daerah.

Pengukuhan DPP APINDO Maluku Utara turut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara DPP APINDO Maluku Utara dan Universitas Khairun (Unkhair).

Selain itu, kegiatan tersebut mencakup kerja sama pengembangan UMKM berbasis ekonomi biru serta pengembangan kepemimpinan bagi pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Kolaborasi antara organisasi pengusaha, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta pengembangan potensi ekonomi lokal.

Keberlanjutan kerja sama ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar kesepakatan yang telah dibangun dapat diterjemahkan menjadi program nyata, termasuk pendampingan UMKM, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan perluasan akses pasar bagi produk lokal.

Dengan potensi sumber daya alam dan beragam sektor unggulan yang dimiliki, Maluku Utara memiliki peluang untuk memperluas basis ekonominya. Tantangannya adalah memastikan peluang tersebut dapat diikuti oleh pengusaha daerah dan memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

Pengukuhan kepengurusan APINDO Maluku Utara periode 2026–2031 pun menjadi momentum untuk memperkuat sinergi tersebut. Harapan pemerintah daerah dan dunia usaha selanjutnya akan tercermin melalui pelaksanaan program, perluasan kemitraan, serta kontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan UMKM.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua Umum DPN APINDO Eddy Hussy dan Sanny Iskandar; Ketua Bidang Organisasi DPN APINDO Anthony Hilman; Ketua Bidang UMKM dan Koperasi DPN APINDO Ronald Walla; Ketua Bidang Perikanan DPN APINDO Hendra Sugandhi; Ketua Bidang Infrastruktur DPN APINDO Denon Prawiraatmadja; Wakil Sekretaris Umum DPN APINDO Aditya Warman; serta Direktur Eksekutif DPN APINDO Rudolf Saut.

Hadir pula Ketua DPP APINDO Jawa Timur Eddy Widjanarko, Ketua DPP APINDO Maluku Robert Tanamal, serta perwakilan dunia usaha dan mitra strategis, di antaranya Roy Arman dari Harita, Mursalim selaku investor rumput laut dari Makassar, Tutut Handayani selaku pelatih, dan Elim Sritaba dari Pengurus Bidang SDGs APINDO.

Editor: Ali Han