JAKARTA, SKPKNews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) mempercepat penggunaan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang disiapkan pemerintah untuk mendukung penanganan pascagempa.
Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan tambahan BTT sebesar Rp200 miliar untuk penanganan dampak gempa di NTT. Dana tersebut dialokasikan Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak.
Permintaan percepatan itu disampaikan Tito dalam Rapat Penanganan Bencana Alam di Provinsi NTT yang dipimpin Presiden Prabowo secara virtual, Senin (7/9/2026).
Tito mengatakan, tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menangani kebutuhan masyarakat setelah bencana. Namun, ia menilai realisasi belanja bantuan di sejumlah daerah masih perlu dipercepat.
“Kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk cara penggunaan secara cepat, itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini,” ujar Tito.
Kemendagri, lanjutnya, telah menurunkan tim untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran tersebut. Langkah itu diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan, termasuk kepada masyarakat yang berada di wilayah pelosok.
Tito menyampaikan bahwa sejumlah infrastruktur dasar di NTT secara umum telah kembali berfungsi. Kondisi tersebut mencakup jaringan listrik, komunikasi, jalan, jembatan, bandara, hingga pelabuhan, meskipun masih terdapat sejumlah titik yang dalam proses penanganan.
Dengan mulai pulihnya akses transportasi dan komunikasi, Tito menilai distribusi orang maupun barang di wilayah terdampak relatif lebih mudah dilakukan. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat, terutama warga yang masih berada di pengungsian.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah daerah juga diminta mempercepat pendataan kerusakan bangunan akibat gempa, baik rumah warga maupun fasilitas umum.
Data tersebut diperlukan sebagai dasar dalam proses penyaluran bantuan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tito menjelaskan, penyaluran bantuan untuk rumah rusak dapat dilakukan setelah kondisi wilayah dinyatakan stabil berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Dalam penanganan pascabencana, Kemendagri juga mengerahkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk membantu masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen administrasi kependudukan.
Tito menyebut Ditjen Dukcapil telah memproduksi sekitar 11.000 dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak gempa.
Pemerintah juga melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk membantu masyarakat mendapatkan kembali dokumen penting lainnya.
Tito mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terkait penerbitan kembali sertifikat tanah yang hilang.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk membantu penerbitan kembali dokumen kendaraan dan surat izin mengemudi, seperti SIM, STNK, dan BPKB, bagi masyarakat terdampak.
Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan administrasi masyarakat setelah bencana sekaligus memastikan pelayanan pemerintah tetap berjalan.
Rapat penanganan bencana NTT turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta sejumlah pejabat terkait.
Kepala daerah di wilayah NTT juga mengikuti rapat tersebut secara virtual.
Editor: Ali Han
Puspen Kemendagri
