BOGOR, SKPKNews.com – Penguatan integritas dan kemampuan komunikasi publik menjadi perhatian dalam pelatihan juru bicara pengadilan Angkatan I Tahun 2026 yang diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Menpim) BSDK Mahkamah Agung (MA), 17/10/2026.
Salah satu agenda pelatihan tersebut adalah kunjungan benchmarking ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini diikuti para peserta untuk mempelajari pengalaman, pola komunikasi, serta praktik kehumasan lembaga penegak hukum dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Pelatihan yang berlangsung di lingkungan BSDK MA, Megamendung, Bogor, itu dirancang untuk membekali hakim yang mendapat tugas tambahan sebagai juru bicara pengadilan. Peran tersebut menuntut kompetensi komunikasi yang berbeda dari pelaksanaan tugas utama hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Kapusdiklat Menpim BSDK MA, D.Y. Witanto, menjelaskan pemilihan KPK sebagai lokasi benchmarking didasarkan pada kesamaan karakteristik kedua lembaga sebagai institusi penegak hukum. Selain itu, KPK dinilai memiliki pengalaman berkomunikasi dengan media yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para juru bicara pengadilan.
Menurut Witanto, kunjungan tersebut tidak sekadar bertujuan memperoleh informasi dari KPK, tetapi juga membuka ruang pertukaran pengalaman antara kedua lembaga mengenai pelaksanaan tugas kejurubicaraan.
“Tujuan dari benchmarking ini sebetulnya adalah saling bertukar pengalaman dan saling bertukar informasi terkait dengan kejurubicaraan masing-masing lembaga,” jelas Witanto dalam wawancara dengan Dandapala.
Ia menilai komunikasi dengan media merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas juru bicara. Informasi yang disampaikan kepada publik harus mampu menjelaskan posisi dan kebijakan lembaga secara tepat, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.
Selain kemampuan berkomunikasi, integritas menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki setiap juru bicara pengadilan. Posisi tersebut membawa tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara akurat, profesional, dan sesuai dengan kewenangan yang melekat pada jabatan.
Witanto menegaskan, juru bicara pengadilan tidak cukup hanya memiliki kemampuan berbicara di hadapan media. Mereka juga harus mampu menyampaikan pesan secara efektif kepada masyarakat agar informasi mengenai lembaga peradilan dapat dipahami dengan baik.
Kompetensi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan citra Mahkamah Agung dan badan peradilan melalui komunikasi publik yang berkualitas.
Dalam konteks keterbukaan informasi, juru bicara menjadi salah satu penghubung antara institusi peradilan dan masyarakat. Karena itu, ketepatan informasi, konsistensi pesan, serta sikap profesional menjadi unsur penting dalam menjalankan peran tersebut.
Melalui pelatihan dan kegiatan benchmarking ini, Pusdiklat Menpim BSDK MA berupaya memperkuat kapasitas para juru bicara pengadilan agar mampu menjalankan tugas tambahan secara optimal, tanpa mengabaikan integritas dan tanggung jawab sebagai hakim.
Penguatan kompetensi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi peradilan yang kredibel, transparan, dan berorientasi pada kepercayaan publik.
Editor: Ali Han
