Jakarta, SKPKNews.com – Kemandirian Mahkamah Agung (MA) dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman tidak semata-mata ditentukan oleh kebebasan hakim dalam memutus perkara. Aspek kelembagaan, termasuk pengelolaan organisasi, administrasi, serta anggaran, turut menjadi bagian penting dalam menjaga independensi peradilan.
Prinsip tersebut memiliki landasan konstitusional. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Sebagai lembaga peradilan tertinggi, MA memiliki posisi strategis dalam memastikan proses penegakan hukum berlangsung secara objektif dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Karena itu, independensi kelembagaan menjadi salah satu prasyarat agar fungsi tersebut dapat dijalankan tanpa tekanan maupun intervensi yang dapat memengaruhi proses peradilan.
Independensi Lebih Luas dari Bebas Intervensi
Independensi peradilan tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan hakim dari campur tangan pihak luar. Konsep tersebut juga mencakup kemampuan institusi peradilan untuk mengelola kebutuhan internalnya secara mandiri sesuai dengan ketentuan hukum.
Di tingkat personal, hakim harus dapat memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum, fakta persidangan, serta pertimbangan profesional. Sedangkan pada tingkat kelembagaan, peradilan membutuhkan dukungan organisasi dan administrasi yang memungkinkan pelaksanaan fungsi yudisial berjalan secara efektif.
Namun, independensi bukan berarti tanpa pengawasan. Kebebasan dalam menjalankan kewenangan tetap harus dibatasi oleh hukum, kode etik, integritas, serta mekanisme pertanggungjawaban kepada publik.
Sistem Satu Atap dan Tantangan Kemandirian Anggaran
Pengelolaan badan peradilan melalui sistem satu atap merupakan salah satu bagian dari agenda penguatan independensi kekuasaan kehakiman. Melalui sistem tersebut, aspek organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan berada dalam lingkup MA.
Model tersebut dimaksudkan untuk memperkuat posisi peradilan agar kebutuhan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tidak bergantung pada pengelolaan administratif oleh institusi eksekutif.
Meski demikian, persoalan kemandirian anggaran masih menjadi salah satu isu yang terus diperbincangkan dalam perspektif ketatanegaraan. Pertanyaan mengenai batas dan bentuk kemandirian finansial lembaga peradilan tetap harus ditempatkan dalam kerangka sistem perbendaharaan negara serta prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Salah satu perkara yang berkaitan dengan isu tersebut adalah Perkara Nomor 189/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi, yang menyentuh ketentuan mengenai kedudukan dan pengelolaan anggaran MA dalam kaitannya dengan sistem perbendaharaan negara.
Perdebatan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana memastikan kebutuhan anggaran lembaga peradilan dapat mendukung pelaksanaan fungsi yudisial secara optimal, sekaligus tetap berada dalam mekanisme pengelolaan keuangan negara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Teknologi Didorong Mendukung Objektivitas
Independensi peradilan juga berkaitan dengan tata kelola perkara, termasuk mekanisme pembentukan majelis hakim.
Dalam pengelolaan perkara di lingkungan peradilan umum, pemanfaatan teknologi dikembangkan untuk membantu meningkatkan objektivitas dalam penyusunan majelis. Salah satunya melalui fitur Smart Majelis yang mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain kualifikasi, kompetensi, dan beban kerja hakim.
Penggunaan sistem berbasis teknologi diharapkan dapat memperkuat transparansi serta mengurangi ruang bagi pengambilan keputusan yang bersifat subjektif dalam distribusi perkara.
Namun, teknologi tetap merupakan alat bantu. Kualitas independensi peradilan pada akhirnya tetap sangat bergantung pada integritas hakim dan aparatur peradilan serta konsistensi penerapan hukum dan kode etik.
Independensi Harus Berjalan Bersama Akuntabilitas
Kemandirian lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas. Semakin kuat independensi yang diberikan kepada lembaga peradilan, semakin penting pula mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dijalankan secara terbuka.
Publikasi putusan, keterbukaan informasi, pengawasan internal, serta pengawasan eksternal merupakan sejumlah instrumen yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Dalam konteks tersebut, independensi dan akuntabilitas tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan. Independensi diperlukan agar hakim dapat menjalankan fungsi yudisial secara bebas dan objektif, sementara akuntabilitas dibutuhkan untuk memastikan kewenangan tersebut digunakan secara bertanggung jawab.
Pada akhirnya, pembahasan mengenai kemandirian anggaran MA tidak hanya menyangkut persoalan administratif dan keuangan. Isu tersebut berkaitan dengan desain kelembagaan kekuasaan kehakiman serta upaya memastikan peradilan mampu bekerja secara mandiri, objektif, transparan, dan tetap berada dalam koridor hukum.
Sumber: Humas MARI
Editor: Ali Han
