Jakarta, SKPKNews.com – 31 Juli 2026. Usulan Komisi Yudisial (KY) kepada Mahkamah Agung (MA) agar menjatuhkan sanksi terhadap 121 hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) selama periode Januari–Juni 2026 menjadi perhatian publik. Angka tersebut memicu perdebatan, mulai dari kekhawatiran atas integritas lembaga peradilan hingga penilaian mengenai efektivitas sistem pengawasan terhadap hakim.
Di tengah sorotan tersebut, muncul pandangan bahwa besarnya jumlah hakim yang diusulkan mendapat sanksi tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti krisis integritas peradilan. Sebaliknya, temuan pelanggaran juga dapat menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal maupun eksternal bekerja dalam mendeteksi dan menindak dugaan pelanggaran etik.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hakim memang menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen. Namun independensi itu tetap berada dalam koridor akuntabilitas melalui pengawasan berlapis. Di tingkat internal, pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan pimpinan satuan kerja. Sementara secara eksternal, Komisi Yudisial menjalankan mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
Selain itu, terdapat mekanisme pemeriksaan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, termasuk melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH), yang menangani dugaan pelanggaran etik tertentu. Sistem tersebut dirancang sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam menjaga integritas lembaga peradilan.
Mahkamah Agung juga terus menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap setiap bentuk pelanggaran integritas. Melalui Badan Pengawasan, laporan masyarakat maupun hasil pemeriksaan internal diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Hakim atau aparatur peradilan yang terbukti melanggar dapat dijatuhi sanksi ringan, sedang, hingga berat sesuai tingkat pelanggarannya.
Di sisi lain, MA dan KY saat ini tengah membahas revisi Peraturan Bersama yang mengatur mekanisme pemeriksaan bersama dan Majelis Kehormatan Hakim. Pembaruan regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat efektivitas pengawasan, meningkatkan transparansi, serta menyesuaikan sistem dengan tantangan yang dihadapi lembaga peradilan saat ini.
Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan hakim juga menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas. Peningkatan kesejahteraan dipandang harus berjalan seiring dengan peningkatan profesionalisme, tanggung jawab moral, dan kepatuhan terhadap kode etik, sehingga tidak ada ruang bagi perilaku koruptif maupun penyalahgunaan kewenangan.
Meski demikian, usulan sanksi terhadap 121 hakim tetap menjadi catatan penting. Setiap dugaan pelanggaran etik menyangkut langsung kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sehingga harus ditangani secara transparan dan akuntabel. Pada saat yang sama, angka tersebut juga perlu dilihat dalam konteks berjalannya sistem pengawasan, bukan semata-mata sebagai indikator tunggal kondisi integritas peradilan nasional.
Pada akhirnya, penguatan integritas hakim tidak hanya bergantung pada penjatuhan sanksi, tetapi juga pada keberlanjutan pembinaan, pengawasan yang efektif, kesejahteraan yang memadai, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga marwah kekuasaan kehakiman. Dengan kombinasi tersebut, independensi peradilan diharapkan tetap berjalan beriringan dengan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Reporter: Ali Han
Humas: MARI
