Surabaya, SKPKNews.com – Anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong penguatan industri maritim nasional melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, badan usaha, sektor swasta, serta masyarakat. Gagasan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PT PAL Indonesia di Surabaya dalam agenda reses.
Dalam kunjungan itu, LaNyalla menilai PT PAL Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu tulang punggung industri pertahanan maritim nasional. Menurutnya, penguatan industri galangan kapal nasional perlu diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pertahanan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha lokal dan tenaga kerja di daerah.
Ia menekankan pentingnya komitmen pemerintah untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk kebutuhan TNI Angkatan Laut maupun instansi maritim lainnya. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekaligus meningkatkan kapasitas industri nasional.
Selain itu, LaNyalla mengusulkan penerapan konsep Public-Private-People Partnership (4P) sebagai pengembangan dari pola kerja sama pemerintah dan swasta. Melalui skema tersebut, pemerintah, BUMN, sektor swasta, serta masyarakat—termasuk pelaku UMKM penyedia komponen kapal—didorong terlibat secara aktif dalam rantai pasok industri maritim.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan industri akan memperluas manfaat ekonomi dan menciptakan pemerataan hasil pembangunan, sehingga orientasi industri tidak hanya berfokus pada keuntungan bisnis, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, LaNyalla juga menyoroti perlunya dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berkelanjutan untuk memperkuat modernisasi fasilitas produksi PT PAL. Dukungan tersebut dinilai penting agar perusahaan mampu mengerjakan proyek-proyek strategis berteknologi tinggi, termasuk pembangunan kapal selam dan kapal fregat.
Di sisi lain, ia mendorong pemerintah melakukan harmonisasi regulasi yang dinilai masih menjadi kendala bagi daya saing industri galangan kapal nasional. Langkah tersebut meliputi pemberian insentif fiskal dan perlindungan hukum terhadap industri komponen maritim dalam negeri agar biaya produksi lebih kompetitif di pasar internasional.
LaNyalla juga menekankan pentingnya penguatan riset dan pengembangan (R&D) melalui kolaborasi antara PT PAL dengan perguruan tinggi. Menurutnya, dukungan pendanaan negara terhadap riset menjadi faktor penting untuk meningkatkan inovasi sekaligus menjaga tenaga ahli perkapalan Indonesia agar tidak beralih bekerja ke luar negeri.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur serta jajaran direksi PT PAL Indonesia. Pertemuan dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu terkait penguatan industri maritim nasional, peningkatan kapasitas produksi, dan strategi memperbesar kontribusi sektor perkapalan terhadap perekonomian nasional.
Reporter: Redaksi
Biro Pers dan Informasi Lanyalla
