JAKARTA, SKPKNews.com – Penguatan kompetensi hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup dan perubahan iklim menjadi perhatian Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum melalui pemahaman terhadap bukti ilmiah, penerapan prinsip hukum lingkungan, serta perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Komitmen itu disampaikan Ketua Kamar Pembinaan MA RI, Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D., saat membuka Judicial Roundtable on Climate and Environmental Justice di Bali, Selasa (13/10/2026). Forum regional ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan pengalaman bagi hakim, akademisi, pakar lingkungan, serta pemangku kepentingan dari sejumlah negara ASEAN.
Dalam kegiatan tersebut, Syamsul menekankan bahwa perkembangan perkara lingkungan hidup dan perubahan iklim menuntut hakim memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami persoalan hukum sekaligus menilai aspek ilmiah yang berkaitan dengan perkara.
Menurutnya, tantangan peradilan saat ini tidak cukup dihadapi hanya dengan penguasaan norma hukum. Hakim juga perlu memahami relevansi bukti ilmiah, hubungan sebab-akibat, serta dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Meski demikian, seluruh aspek tersebut tetap harus diuji secara objektif berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Syamsul menggarisbawahi dua aspek penting dalam pengembangan kapasitas hakim. Pertama, pemahaman terhadap climate science atau ilmu pengetahuan iklim, termasuk kemampuan menilai kajian ilmiah mengenai atribusi perubahan iklim dan relevansinya terhadap objek perkara.
Kompetensi tersebut diperlukan agar hakim dapat menilai kekuatan serta keterkaitan bukti ilmiah secara cermat. Pemahaman ini juga perlu berjalan seiring dengan penerapan prinsip kehati-hatian (precautionary approach) dan keadilan antargenerasi (intergenerational equity).
Kedua, penguatan pendekatan penyelesaian perkara berbasis hak (rights-based adjudication). Pendekatan ini menempatkan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai salah satu pertimbangan penting dalam proses penegakan hukum.
Dalam kerangka tersebut, perkembangan deklarasi ASEAN mengenai hak atas lingkungan hidup beserta rencana aksinya menjadi bagian dari pembahasan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan lingkungan.
Pelaksanaan Judicial Roundtable juga menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antarlembaga peradilan di kawasan ASEAN. Forum ini membahas perkembangan litigasi iklim di tingkat global dan regional, pengalaman penanganan perkara di negara-negara Asia-Pasifik, serta tantangan peningkatan kompetensi hakim dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup.
Dukungan terhadap kegiatan tersebut melibatkan Council of ASEAN Chief Justices (CACJ), Philippine Judicial Academy (PHILJA), kelompok kerja CACJ di bidang pendidikan dan pelatihan yudisial serta keadilan iklim, dan United Nations Environment Programme (UNEP).
Kolaborasi lintas negara dinilai penting karena setiap negara memiliki sistem hukum, karakteristik kelembagaan, dan tantangan lingkungan yang berbeda. Pertukaran pengalaman diharapkan membantu para hakim memahami praktik yang berkembang di kawasan lain tanpa mengabaikan kerangka hukum nasional masing-masing.
Selain pertukaran pengetahuan, pembahasan forum juga mencakup penguatan pendidikan dan pelatihan yudisial, pengembangan aturan serta prosedur beracara, dan kemungkinan penerapan pendekatan khusus dalam penanganan perkara lingkungan hidup.
Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi masukan bagi rencana kerja kelompok kerja CACJ yang menangani pendidikan dan pelatihan yudisial serta keadilan iklim, khususnya dalam menentukan prioritas peningkatan kompetensi hakim dan memperluas kerja sama regional.
Penguatan kemampuan hakim dalam memahami perubahan iklim perlu ditempatkan dalam kerangka peradilan yang independen, objektif, dan berlandaskan hukum. Penggunaan bukti ilmiah maupun pendekatan berbasis hak tidak boleh mengesampingkan kewajiban pengadilan untuk memeriksa fakta, menguji alat bukti yang sah, serta menerapkan ketentuan hukum yang relevan.
Karena itu, peningkatan kapasitas hakim tidak hanya menyangkut penguasaan pengetahuan baru, tetapi juga kemampuan menerapkannya secara proporsional dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan.
Partisipasi MA RI dalam forum regional ini memperlihatkan pentingnya dialog dan pembelajaran berkelanjutan dalam menghadapi kompleksitas perkara lingkungan hidup. Kerja sama tersebut diharapkan mendukung peningkatan kualitas peradilan sekaligus memperkuat perlindungan kepentingan masyarakat dan generasi mendatang.
Pada akhirnya, tantangan keadilan iklim menuntut keseimbangan antara ketepatan penilaian ilmiah, kepastian hukum, perlindungan hak, dan independensi peradilan. Melalui peningkatan kompetensi dan kolaborasi ASEAN, hakim diharapkan semakin siap menangani perkara lingkungan hidup secara profesional, cermat, dan bertanggung jawab.
Sumber: Humas Mahkamah Agung RI
Penulis sumber: Ganjar Prima Anggara
Editor sumber: Ali Han
