Jakarta, SKPKNews.com – 1 Agustus 2026 – Mahkamah Agung (MA) melalui Badan Pengawasan (Bawas) resmi membuka seleksi pengisian jabatan Hakim Tinggi Pengawasan dan Hakim Yustisial Tahun 2026. Rekrutmen ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan internal sekaligus meningkatkan kualitas aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.
Pembukaan seleksi tersebut diumumkan melalui Surat Pengumuman Nomor 4056/BP/PENG.KP1.1.2/VII/2026 yang diterbitkan pada 31 Juli 2026. Pendaftaran peserta dijadwalkan berlangsung mulai 3 hingga 14 Agustus 2026.
Untuk formasi Hakim Tinggi Pengawasan, peserta dapat berasal dari hakim tinggi di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Kesempatan juga diberikan kepada hakim tingkat pertama yang menjabat sebagai pimpinan pengadilan, wakil ketua pengadilan, maupun hakim yang memenuhi persyaratan khusus sesuai ketentuan.
Calon pelamar diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin, berusia paling rendah 60 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mengoperasikan komputer. Khusus pelamar dari lingkungan peradilan umum, kepemilikan sertifikasi hakim niaga dan/atau sertifikasi hakim perselisihan hubungan industrial menjadi nilai tambah.
Sementara itu, untuk jabatan Hakim Yustisial, pelamar harus berstatus sebagai hakim pengadilan tingkat pertama dengan pangkat paling rendah III/d dan paling tinggi IV/a bagi hakim yang berasal dari lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Persyaratan lainnya meliputi kesehatan jasmani dan rohani serta ketentuan administratif sesuai pengumuman resmi.
Tahapan seleksi telah disusun secara berjenjang. Setelah masa pendaftaran berakhir pada 14 Agustus, proses akan dilanjutkan dengan seleksi administrasi dan profiling integritas pada 18 Agustus hingga 4 September 2026. Hasil tahapan tersebut akan diumumkan pada 10 September 2026.
Peserta yang lolos akan mengikuti assessment dan wawancara pada 16–18 September 2026, sebelum hasil akhir seleksi diumumkan pada 25 September 2026.
Badan Pengawasan Mahkamah Agung menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara transparan, objektif, dan bebas biaya. Masyarakat maupun peserta diimbau untuk mewaspadai segala bentuk pungutan atau praktik percaloan yang mengatasnamakan proses rekrutmen, karena seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.
Reporter: Ali Han
Humas; MARI
