Jakarta, SKPKNews.com – Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) menyampaikan pandangan kritis terhadap rencana pengalokasian anggaran untuk produksi film bertajuk “Hakim Juga Manusia”. Organisasi tersebut menilai penggunaan anggaran berskala besar perlu diikuti dengan ukuran efektivitas yang jelas serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, 2 Agustus 2026.
Dalam pernyataan resminya pada Minggu (2/8), FORSIMEMA-RI menegaskan bahwa upaya membangun pemahaman publik mengenai profesi hakim melalui media film merupakan langkah yang dapat diapresiasi. Namun, organisasi tersebut berpandangan bahwa setiap penggunaan anggaran harus memiliki manfaat yang terukur bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan.
Ketua Umum FORSIMEMA-RI menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan pada dasarnya dibangun melalui kualitas pelayanan, integritas aparatur, transparansi proses persidangan, serta konsistensi putusan yang mencerminkan rasa keadilan.
«”Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tidak hanya dibentuk melalui karya sinematik, tetapi terutama melalui pelayanan yang profesional, putusan yang adil, integritas hakim, dan keterbukaan sistem peradilan,” ujarnya.»
FORSIMEMA-RI juga mempertanyakan sejauh mana film tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat. Menurut organisasi itu, efektivitas program perlu diukur melalui indikator yang jelas, termasuk tingkat jangkauan kepada masyarakat, khususnya di daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan hukum.
Selain itu, FORSIMEMA-RI menilai masih terdapat sejumlah sektor strategis di lingkungan peradilan yang membutuhkan perhatian anggaran lebih besar. Beberapa di antaranya adalah penguatan sistem pengawasan internal guna menjaga integritas aparatur, peningkatan infrastruktur digital seperti SIPP dan e-Court agar semakin andal, serta perluasan program edukasi hukum berbasis komunitas yang dinilai lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Sebagai bagian dari prinsip tata kelola yang baik, FORSIMEMA-RI juga mendorong keterbukaan informasi mengenai besaran anggaran, mekanisme pengadaan, hingga proses penunjukan pihak ketiga dalam produksi film tersebut. Menurut organisasi itu, transparansi diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam rekomendasinya, FORSIMEMA-RI mengusulkan agar dilakukan evaluasi terhadap dampak publik dari produksi film tersebut, termasuk pengukuran efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem peradilan.
Organisasi itu juga mengajak Mahkamah Agung memperkuat kemitraan dengan media massa dan media independen sebagai sarana edukasi hukum yang dinilai mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan. Selain itu, FORSIMEMA-RI menyarankan agar prioritas anggaran lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan informasi perkara, penguatan transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan.
Menutup pernyataannya, Ketua Umum FORSIMEMA-RI menegaskan kesiapan insan media yang selama ini meliput lingkungan Mahkamah Agung untuk menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi hukum yang akurat dan berbasis fakta kepada masyarakat.
“Pers memiliki peran penting dalam membangun literasi hukum dan kepercayaan publik melalui pemberitaan yang berimbang, akurat, serta berkelanjutan. Karena itu, sinergi antara lembaga peradilan dan media perlu terus diperkuat demi mendukung reformasi peradilan yang lebih terbuka dan akuntabel,” tutupnya.
Reporter: Ali Han
Penulis: Syamsul Bahri
Ketua Umum FORSIMEMA-RI
