Jakarta, SKPKNews.com – Pemerintah daerah didorong menjadikan data statistik perumahan sebagai pijakan utama dalam merancang kebijakan dan program penanganan kebutuhan hunian masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar upaya mengurangi backlog perumahan lebih terarah dan sesuai kondisi di masing-masing daerah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hal itu saat menghadiri Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di Kantor Pusat Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Menurut Tito, ketersediaan data yang terukur memungkinkan pemerintah memetakan masyarakat yang belum memiliki rumah maupun warga yang masih menempati hunian tidak layak. Dengan pemetaan tersebut, intervensi pemerintah, termasuk penganggaran, dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Tito juga menilai perkembangan data perumahan menunjukkan tren positif. Jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah maupun yang tinggal di hunian tidak layak disebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
Persoalan perumahan, menurut Tito, berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian dalam agenda pembangunan daerah.
Kemendagri mendukung berbagai kebijakan pemerintah di sektor perumahan, termasuk program tiga juta rumah serta kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui kebijakan terkait BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Ia menilai meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap alokasi APBD untuk sektor perumahan merupakan perkembangan yang perlu terus diperkuat. Kepala daerah diharapkan tidak hanya melihat persoalan hunian sebagai urusan pembangunan fisik, tetapi juga sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program peningkatan kualitas rumah atau bedah rumah menjadi salah satu bentuk intervensi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan data.
Selain pemerintah, sektor swasta dinilai memiliki peran penting dalam mempercepat penyediaan hunian. Keterlibatan dunia usaha diperlukan untuk membangun ekosistem perumahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi.
Tito menilai pembangunan sektor perumahan memiliki dampak yang lebih luas. Penyediaan dan peningkatan kualitas hunian tidak hanya berhubungan dengan kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga berpotensi berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Aktivitas pembangunan perumahan juga dapat membuka lapangan kerja dan menggerakkan berbagai sektor usaha pendukung.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak mengabaikan sektor perumahan dalam menentukan indikator dan prioritas pembangunan daerah.
Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Reporter: Ali Han
Sumber: Puspen Kemendagri
