JAKARTA, SKPKNews.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta memperkuat peran Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Perdagangan Migran (TPPM), dengan mendorong edukasi serta deteksi dini hingga ke lingkungan sekolah dan masyarakat.
Penguatan tersebut dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis Penguatan Fungsi PIMPASA dalam Pencegahan TPPO dan TPPM melalui Edukasi dan Sinergi di Lingkungan Sekolah Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Hotel Groove Jakarta, Selasa (15/9/2026), dengan melibatkan 80 peserta dari Kanwil Ditjen Imigrasi DK Jakarta dan kantor imigrasi se-DKI Jakarta.
Bimbingan teknis ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus memperkuat kemampuan mengenali potensi kerawanan keimigrasian sejak dini.
Direktur Intelijen Keimigrasian, Agus Waluyo, menegaskan bahwa pengawasan keimigrasian perlu semakin dekat dengan masyarakat melalui pendekatan community-based monitoring atau pemantauan berbasis masyarakat.
Menurut Agus, PIMPASA memiliki posisi strategis dalam membangun jejaring informasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan petugas di tengah masyarakat diharapkan dapat membantu mengenali indikasi kerawanan sebelum berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih kompleks.
“PIMPASA merupakan unit sensor terdepan yang mampu menangkap sinyal-sinyal kerawanan di tingkat tapak sebelum berkembang menjadi masalah hukum yang lebih kompleks,” ujar Agus.
Berdasarkan data hingga 13 September 2026, tercatat sebanyak 1.215 Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi telah terbentuk di seluruh Indonesia dengan dukungan 674 PIMPASA.
Khusus di DKI Jakarta, terdapat 79 Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi yang dimotori oleh 51 PIMPASA.
Data tersebut menjadi gambaran jangkauan program pembinaan keimigrasian di wilayah Jakarta. Namun, efektivitas pencegahan TPPO dan TPPM tetap memerlukan pelaksanaan edukasi secara berkelanjutan, koordinasi antarlembaga, serta keterlibatan aktif masyarakat.
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi DK Jakarta, Pamuji Raharja, menegaskan bahwa pencegahan TPPO dan TPPM membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, terutama untuk meningkatkan perlindungan generasi muda.
Ia menilai lingkungan sekolah menjadi salah satu ruang strategis dalam menyampaikan informasi mengenai modus perdagangan manusia, penggunaan dokumen perjalanan yang sah, serta kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan maupun perjalanan ke luar negeri yang berpotensi membahayakan.
“PIMPASA diharapkan mampu menjadi agen edukasi sekaligus garda terdepan dalam deteksi dini terhadap potensi terjadinya TPPO dan TPPM,” ujarnya.
Penguatan fungsi PIMPASA tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosialisasi, tetapi juga mencakup pengembangan komunikasi dan jejaring dengan berbagai unsur, mulai dari sekolah, pemerintah daerah, aparat keamanan, guru, orang tua hingga masyarakat.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi mengenai risiko perdagangan orang dan perdagangan migran, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengenali tawaran atau situasi yang patut diwaspadai.
Melalui bimbingan teknis ini, PIMPASA didorong untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan nyata di lapangan. Pendekatan persuasif dan humanis juga diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan warga sebagai mitra dalam pencegahan TPPO, TPPM, dan berbagai bentuk kerawanan keimigrasian.
Penguatan ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Ditjen Imigrasi DK Jakarta untuk mendekatkan fungsi pengawasan, edukasi, pelayanan, dan perlindungan kepada masyarakat.
Keberlanjutan program serta implementasi edukasi di lingkungan sekolah dan wilayah binaan menjadi aspek penting dalam mendukung upaya pencegahan perdagangan orang dan perdagangan migran.
Editor: Ali Han
