Jakarta, SKPKNews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2025–2029 melalui penyelenggaraan Coaching Clinic bertajuk Penajaman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Daerah. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan keselarasan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja antara pemerintah pusat dan daerah.
Kegiatan yang berlangsung secara daring pada Selasa (28/7) tersebut dibuka oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya kesamaan pemahaman seluruh satuan kerja terhadap indikator kinerja agar pelaksanaan program dapat berjalan secara terukur dan akuntabel.
Menurut Dalu Agung Darmawan, setiap indikator harus memiliki definisi operasional yang jelas, target yang realistis, sumber data yang valid, serta didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, indikator tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga menjadi alat untuk mengukur dampak nyata dari program pemerintah.
Ia juga menegaskan perlunya penerapan prinsip satu indikator, satu definisi, satu sumber data, dan satu alur kendali secara konsisten di seluruh jajaran ATR/BPN. Selain itu, berbagai dokumen perencanaan, mulai dari RPJMN, Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, hingga Laporan Kinerja, diharapkan terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan kinerja sehingga setiap capaian unit kerja memiliki kontribusi yang jelas terhadap sasaran strategis kementerian.
Coaching Clinic tersebut diselenggarakan dalam tujuh sesi yang membahas penyelarasan sasaran strategis, IKU, IKK, serta mekanisme cascading indikator dari tingkat pusat hingga Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan di daerah. Materi disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi bersama para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal ATR/BPN.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN, Bahrun Munawir, selaku ketua penyelenggara, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan menjadi forum untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di daerah sekaligus menghimpun masukan guna menyempurnakan proses perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja di lingkungan kementerian.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 995 peserta yang terdiri atas pejabat administrator bidang perencanaan dan penganggaran, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Hadir pula sebagai pembicara utama Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng.
Penguatan implementasi IKU 2025–2029 tersebut merupakan bagian dari upaya ATR/BPN untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sistem pengukuran kinerja yang lebih terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada hasil pelayanan kepada masyarakat.
Reporter: Ali Han
Humas: Kementerian ATR/BPN
