Jakarta, SKPKNews.com – Pemerintah memperkuat langkah pengendalian inflasi pangan dengan mendorong pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara lebih masif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang masih terjadi di berbagai daerah, Senin (27/7/2026).
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang juga membahas kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Pertemuan digelar secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta.
Dalam arahannya, Tomsi meminta pemerintah daerah bersama Perum Bulog kembali mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah. Menurutnya, program tersebut telah terbukti mampu membantu menjaga kestabilan harga bahan pokok sekaligus memperkuat daya beli masyarakat ketika terjadi tekanan harga di pasar.
Evaluasi pemerintah menunjukkan sejumlah komoditas masih mengalami kenaikan harga. Pada pekan keempat Juli 2026, harga beras meningkat di 152 kabupaten/kota, sementara minyak goreng mengalami kenaikan di 109 kabupaten/kota. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi laju inflasi apabila tidak segera direspons melalui langkah-langkah pengendalian yang terukur.
Selain itu, Kemendagri juga menyoroti masih lebarnya selisih harga bawang putih antara distributor dan pedagang eceran. Perbedaan harga tersebut dinilai perlu mendapat pengawasan lebih intensif agar rantai distribusi berjalan lebih efisien dan tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.
Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga pelaku distribusi dalam menjaga kelancaran pasokan pangan. Pengawasan distribusi dan stabilitas harga dipandang menjadi faktor penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang wajar.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog telah menyiapkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara serentak di berbagai daerah pada awal Agustus 2026. Kegiatan tersebut akan diprioritaskan pada komoditas beras melalui operasi pasar guna menjaga ketersediaan pasokan dan menahan gejolak harga menjelang peringatan Hari Kemerdekaan.
Rapat koordinasi tersebut juga diikuti oleh perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas Pangan Polri, Kejaksaan, serta pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Melalui penguatan Gerakan Pangan Murah, pemerintah berharap pengendalian inflasi pangan dapat berlangsung lebih efektif sehingga masyarakat memperoleh akses terhadap bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau selama momentum menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia.
Reporter: Ali Han
Puspen Kemendagri
