Jakarta, SKPKNews.com – Mahkamah Agung (MA) memastikan hingga 14 Agustus 2026 belum membuka seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2026, baik untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penegasan tersebut disampaikan Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung melalui Siaran Pers Nomor 3/BUA.6/HM1.1.1/VIII/2026 tertanggal 13 Agustus 2026. Klarifikasi itu dikeluarkan menyusul beredarnya informasi di media sosial mengenai daftar jurusan dan jabatan yang disebut-sebut dibutuhkan dalam seleksi CPNS MA 2026.
Informasi tersebut antara lain beredar melalui akun media sosial studicpns.id pada 2 Agustus 2026 di sejumlah platform, termasuk Instagram, Facebook, dan TikTok. Konten yang beredar memuat daftar jabatan serta kualifikasi pendidikan yang diklaim berkaitan dengan kebutuhan CASN Mahkamah Agung tahun 2026.
MA menyatakan informasi tersebut tidak berasal dari pengumuman resmi penerimaan CASN MA 2026. Lembaga peradilan tertinggi itu juga menegaskan tidak pernah mengesahkan ataupun bekerja sama dengan platform bimbingan belajar tertentu untuk mempublikasikan kebutuhan jabatan, jurusan, maupun kualifikasi pendidikan dalam seleksi CASN MA 2026.
“Informasi berupa konten yang dimuat dalam akun media sosial studicpns.id dengan menampilkan daftar 14 nama jabatan beserta kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dalam seleksi penerimaan CASN Mahkamah Agung Tahun 2026 adalah tidak benar dan berpotensi menyesatkan masyarakat,” demikian penegasan MA dalam siaran persnya.
MA menjelaskan, sampai saat ini belum terdapat pengumuman resmi mengenai kebutuhan formasi, persyaratan, maupun jadwal pendaftaran seleksi CASN MA Tahun Anggaran 2026.
Karena itu, masyarakat diminta tidak menjadikan informasi yang beredar melalui akun atau platform tidak resmi sebagai dasar untuk mempersiapkan pendaftaran CASN MA.
MA mengungkapkan, daftar jabatan dan kualifikasi pendidikan yang beredar ternyata merupakan bagian dari lampiran Pengumuman Seleksi CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024. Dokumen tersebut kemudian digunakan oleh pihak tertentu sebagai bahan publikasi untuk berbagai materi, termasuk bimbingan belajar, kuis, maupun produk lainnya.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila informasi lama dipersepsikan sebagai kebutuhan formasi CASN MA untuk tahun 2026.
MA mengingatkan calon pelamar agar melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarluaskan informasi mengenai rekrutmen CASN.
Informasi resmi mengenai penerimaan CASN MA akan disampaikan melalui kanal kelembagaan resmi Mahkamah Agung, portal rekrutmen MA, kanal resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta akun media sosial resmi Mahkamah Agung.
MA juga mengingatkan pihak swasta agar tidak menggunakan logo, identitas visual, maupun foto pimpinan atau pejabat Mahkamah Agung tanpa izin untuk kepentingan komersial, promosi, maupun pembuatan konten yang berpotensi menyesatkan publik.
Lembaga tersebut menegaskan tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial maupun materiil yang dialami masyarakat akibat mengikuti bimbingan belajar atau melakukan transaksi dengan pihak ketiga yang mengatasnamakan pengadaan CPNS Mahkamah Agung.
Sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat dan menjaga kredibilitas informasi kelembagaan, Mahkamah Agung menyatakan dapat mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkan informasi palsu, menggiring opini secara menyesatkan, atau menyalahgunakan atribut resmi MA untuk kepentingan komersial tanpa izin.
MA mengajak masyarakat lebih kritis dalam menyaring informasi di tengah derasnya penyebaran konten digital. Setiap informasi mengenai seleksi CASN Mahkamah Agung 2026 perlu dipastikan terlebih dahulu sumber dan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah.
Dengan demikian, hingga terdapat pengumuman resmi, masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap daftar formasi, jurusan, persyaratan, jadwal, maupun tawaran bimbingan yang mengatasnamakan seleksi CASN Mahkamah Agung 2026.
Penulis: Azzah Zain Al Hasany
Editor: Ali Han
