Jakarta, SKPKNews.com – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Kejaksaan RI Angkatan I dan II Tahun 2026 secara virtual dari Command Center Gedung Wira Badiklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pembukaan tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Kapusdiklat Mapim) Dr. Teuku Rachman beserta jajaran pejabat struktural Pusdiklat Mapim.
PKA Angkatan I dan II berlangsung dengan metode blended learning sejak 20 Agustus hingga 11 Desember 2026. Pelatihan diikuti pejabat administrator atau pejabat eselon III di lingkungan Kejaksaan RI.
Dalam sambutannya, Harli menegaskan bahwa PKA tidak semestinya dipandang hanya sebagai kegiatan peningkatan kompetensi. Menurutnya, pelatihan tersebut harus menjadi ruang pembentukan pemimpin administrator yang mampu beradaptasi, berinovasi, menjaga integritas, sekaligus mendorong perubahan di lingkungan Kejaksaan.
“Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia harus menjadi mercusuar perubahan. Tidak hanya menghasilkan aparatur yang cakap secara teknis, tetapi juga menciptakan pemimpin masa depan yang memiliki keberanian moral, visi yang besar serta ketajaman analisis dalam penegakan hukum,” ujar Harli.
Ia mengaitkan penguatan kapasitas aparatur dengan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, termasuk arah RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu agenda pembangunan.
Harli juga menekankan pentingnya integritas dan kompetensi aparatur Kejaksaan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi, reformasi hukum, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik.
Administrator Harus Mampu Menggerakkan Organisasi
Menurut Harli, pejabat administrator memiliki posisi penting karena berada pada level yang menghubungkan kebijakan strategis pimpinan dengan pelaksanaan operasional organisasi.
“Saudara-saudara adalah penggerak roda organisasi di tingkat menengah yang menjembatani arah kebijakan strategis dan pelaksanaan teknis operasional,” tegasnya.
Karena itu, seorang administrator dituntut tidak berhenti pada kemampuan administratif. Mereka harus mampu membaca persoalan, mengambil keputusan, mengelola risiko, membangun komunikasi, serta menggerakkan perubahan di unit kerja masing-masing.
Harli juga meminta peserta mengikuti seluruh rangkaian PKA dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, keberhasilan pelatihan tidak hanya ditentukan oleh materi yang diberikan, tetapi juga oleh keseriusan peserta dalam mengikuti proses pembelajaran.
Selain kemampuan teknis, peserta didorong mengembangkan keterampilan komunikasi, empati dan kolaborasi lintas sektor. Kemampuan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Dorong Kepemimpinan Adaptif
Harli menyebut tema pelatihan struktural kepemimpinan 2026, “Pengembangan Kepemimpinan Adaptif Dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola Bangsa Mewujudkan Resiliensi Nasional dan Daya Saing Global”, relevan dengan tantangan yang dihadapi Kejaksaan.
Dalam konteks tersebut, peserta didorong memperkuat kepemimpinan adaptif, tata kelola pemerintahan yang baik, transformasi digital, manajemen risiko, pengembangan sumber daya manusia, inovasi pelayanan publik, serta kolaborasi lintas sektor.
“Transformasi kepemimpinan administrator harus berorientasi pada kepemimpinan yang mempunyai lima pilar, yaitu adaptive leadership, digital governance, risk based decision making, dan innovation culture,” kata Harli.
PKA dilaksanakan melalui sejumlah tahapan pembelajaran, mulai dari pembelajaran mandiri, e-learning hingga pembelajaran klasikal. Seluruh rangkaian tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mendorong peserta menghasilkan perubahan nyata di lingkungan kerjanya.
Mengakhiri sambutannya, Harli meminta Kapusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan beserta jajaran, widyaiswara dan fasilitator memberikan pembekalan secara optimal sesuai program pelatihan.
Ia berharap PKA Angkatan I dan II Tahun 2026 mampu menghasilkan pejabat administrator yang tidak sekadar memiliki kompetensi kepemimpinan, tetapi juga siap menjadi penggerak perubahan dan memperkuat tata kelola organisasi Kejaksaan di tengah tuntutan transformasi birokrasi dan digitalisasi.
Reporter: Ali Han
Kapuspenkum: Anang Suoriatna, S.H.,M.H
