JAKARTA, SKPKNews.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis (27/8/2026). Pembahasan tersebut menjadi bagian dari tahapan penyusunan APBN 2027, termasuk pembentukan panitia kerja.
Pemerintah menilai kondisi ekonomi global pada 2027 masih dibayangi ketidakpastian. Karena itu, APBN diproyeksikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi juga sebagai penyangga stabilitas ekonomi sekaligus pendorong pertumbuhan.
Purbaya menjelaskan, kebijakan fiskal akan diarahkan agar mampu meredam dampak gejolak eksternal sekaligus menciptakan ruang bagi investasi dan aktivitas ekonomi nasional.
“APBN berperan penting sebagai shock absorber dan counter-cyclical untuk meredam guncangan ekonomi di tengah ketidakpastian global,” ujar Purbaya.
RAPBN 2027 disusun dengan menempatkan delapan prioritas nasional sebagai fokus utama. Agenda tersebut meliputi ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur serta ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, hingga percepatan penurunan kemiskinan.
Pemerintah juga memasukkan penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, transformasi digital, serta diplomasi ekonomi sebagai bagian pendukung pencapaian sasaran pembangunan.
Dari sisi fiskal, RAPBN 2027 dirancang dengan defisit sekitar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara Rp671,2 triliun.
Pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun.
Besaran tersebut menunjukkan pemerintah masih memberikan ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan, namun tetap menekankan pentingnya menjaga kesinambungan dan kredibilitas keuangan negara.
Dalam sektor penerimaan, pemerintah menyatakan tidak menempatkan kenaikan tarif pajak sebagai strategi utama. Fokus diarahkan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, penguatan sistem Coretax, optimalisasi penerimaan dari sumber daya alam, serta pemberian insentif fiskal secara terukur.
“Kita memperbesar tax base. Pemerintah sampai sekarang enggak ada rencana untuk menaikkan tax rate-nya,” kata Purbaya.
Sementara itu, pengelolaan belanja negara akan diarahkan semakin selektif dan produktif. Pemerintah ingin memastikan anggaran yang dikeluarkan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan manfaat yang diterima masyarakat.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan peningkatan kesejahteraan yang lebih cepat dan merata.
Dalam pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR RI, pemerintah juga menegaskan pentingnya menjaga APBN tetap sehat, kredibel, efektif, dan berkelanjutan agar mampu menghadapi berbagai risiko ekonomi pada tahun mendatang.
Purbaya menekankan, arah utama RAPBN 2027 adalah menciptakan keseimbangan antara fungsi APBN sebagai penjaga stabilitas dan instrumen untuk mempercepat pembangunan nasional.
Editor: Ali Han
