SUMBAWA BARAT, SKPKNews.com – Upaya memperkuat keterbukaan informasi publik dan literasi hukum menjadi pokok pembahasan dalam audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumbawa Barat dengan jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat di Vila Bertong, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Senin (24/8/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri jajaran pengurus SMSI Kabupaten Sumbawa Barat bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, MN Cakra, S.H., dan sejumlah pejabat serta jajaran Kejari Sumbawa Barat.
Audiensi berlangsung dalam suasana silaturahmi sekaligus menjadi ruang dialog mengenai posisi media dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat. Kedua pihak menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, akurat, serta tetap menghormati ketentuan hukum dan prinsip-prinsip jurnalistik.
Ketua SMSI Kabupaten Sumbawa Barat, Indra Irawan, menyampaikan bahwa media memiliki tanggung jawab penting dalam menjembatani informasi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat.
Menurutnya, peran tersebut harus dijalankan secara profesional, independen, dan berdasarkan fakta yang telah diverifikasi.
“Kami siap menjadi mitra strategis Kejari Sumbawa Barat. Informasi mengenai kegiatan hukum, penyuluhan maupun program kejaksaan perlu disampaikan kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan tidak menimbulkan informasi yang menyesatkan,” ujar Indra.
Ia menegaskan, kemitraan media dengan institusi pemerintah maupun aparat penegak hukum tidak boleh menghilangkan independensi jurnalistik. Media tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan menyajikan informasi secara berimbang.
Sementara itu, Kajari Sumbawa Barat MN Cakra menyambut positif pertemuan tersebut.
Ia menilai komunikasi yang baik dengan media diperlukan agar informasi mengenai penegakan hukum dapat diterima masyarakat secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Media adalah mitra penting dalam penegakan hukum. Pemberitaan yang berimbang dan sesuai kode etik dapat membantu mengedukasi masyarakat, mencegah tindak pidana, sekaligus memperkuat pengawasan publik,” kata MN Cakra.
Dalam dialog tersebut, Kejari Sumbawa Barat juga mendorong media untuk ikut menyebarluaskan informasi mengenai program kejaksaan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain Jaksa Masuk Sekolah, penyuluhan hukum, serta penerapan Restorative Justice. Informasi mengenai program tersebut dinilai penting untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai hukum dan mekanisme penyelesaian perkara.
Kedua pihak juga membahas pentingnya membangun komunikasi dua arah secara berkelanjutan. Kejari Sumbawa Barat menyatakan siap memberikan informasi yang dapat diakses publik sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, SMSI Kabupaten Sumbawa Barat menegaskan komitmennya menjalankan fungsi jurnalistik dengan mengedepankan fakta, verifikasi, keberimbangan, serta independensi redaksi.
Sinergi tersebut tidak dimaknai sebagai bentuk pembatasan terhadap kerja jurnalistik, melainkan sebagai upaya membuka ruang komunikasi agar informasi publik dapat diperoleh secara jelas sekaligus dapat diuji melalui proses jurnalistik yang profesional.
Pertemuan itu diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat literasi hukum masyarakat serta mendorong keterlibatan publik dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan proses penegakan hukum di Kabupaten Sumbawa Barat.
Audiensi kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga profesionalisme masing-masing lembaga, memperkuat komunikasi, dan tetap menempatkan kepentingan publik sebagai bagian penting dalam penyampaian informasi.
“Kami berharap komunikasi dan kerja sama ini terus terjaga. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang benar, berimbang, dan bermanfaat bagi pembangunan Sumbawa Barat,” pungkas Indra Irawan.
Editor: Ali Han
